Dugaan Pungli Dana BOK, Bupati Radiapoh Sinaga Harap Nakes Berani Agar Terang Benderang

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengungkapkan bahwa Inspektorat tengah melakukan pemeriksaan atas dugaan pungutan liar

Penulis: Alija Magribi | Editor: Tommy Simatupang
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga saat menggelar konferensi pers akhir tahun 2021 di rumah dinas Wakil Bupati / TRIBUN MEDAN - ALIJA MAGRIBI 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengungkapkan bahwa Inspektorat tengah melakukan pemeriksaan atas dugaan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap tenaga kesehatan.

Proses pemeriksaan masih berlangsung. Bupati menyarankan agar menunggu hasil.

“Lagi dalam pemeriksaan Inspektorat. Perkembangan hasilnya kita tunggu saja,” kata Bupati Radiapoh, Minggu (6/2/2022) sore.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, para tenaga kesehatan yang merasa haknya dicurangi bisa memberikan keterangan sejujurnya, tak hanya kepada media.

“Narasumber harus berani supaya terungkap terang benderang. Seperti inilah yang terjadi, bukan hanya di Simalungun. Ketika saksinya tidak berani tak ada instrumen Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjuti,"tambahnya. 

Baca juga: Pria Pakai Helem dan Masker, Curi Sepeda Motor Milik Bambang di Kawasan Pasar Tradisional Belawan

Baca juga: Komjen Agus Andrianto Hingga Bobby Nasution, Hadiri Pelantikan Pengurus Pujakesuma Periode 2021-2026

Temuan pungli dana BOK di Kabupaten Simalungun terhadap tenaga kesehatan yang terjadi pada Desember 2021 ini, ternyata membuat heran Kadis Kesehatan, Edwin T Simanjuntak.

Edwin baru dilantik pada 5 Januari 2022.

Berdasarkan temuan, pungli terjadi di masa Lyidia Saragih, Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya.

“Di masa kepemimpinan Kadis sebelum itu. Ada temuan inspektorat bahwa adanya pungli tersebut,” kata Edwin.

Namun Edwin mengatakan sudah bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Simalungun untuk menindak kepala Puskesmas yang diduga melakukan pungli.

“Dan ke depan, saya ingatkan agar kepala Puskesmas dan direktur rumah sakit agar tidak melakukan hak tersebut kembali. Karena sesuai visi misi kepala pemerintahan, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan tidak adanya pungli,” ujar Edwin.

Baca juga: HASIL Pertandingan Karo United vs Persikab Bandung, Laskar Simbisa Ganas Lawan Tuan Rumah

Baca juga: Pelantikan Pujakesuma Periode 2021-2026 Ketua DPP: Mari Besarkan Se-Nusantara

(alj/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved