Breaking News:

KDRT

Menteri Malaysia Desak Suami Hukum Istri dengan 'Pukulan Lembut', Dianggap Normalisasi KDRT

Siti Zailah Mohd Yusoff, wakil menteri untuk perempuan, keluarga dan pengembangan masyarakat, dituduh 'menormalkan' kekerasan dalam rumah tangga.

Editor: Liston Damanik
Facebook/Siti Zailah Mohd Yusoff
Wakil Menteri Malaysia Bidang Wanita Siti Zailah Mohd Yusoff 

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang menteri Malaysia telah memicu kemarahan setelah dia menyarankan para suami untuk memukuli istri mereka yang 'keras kepala' dengan 'lembut' untuk mendisiplinkan mereka karena perilaku 'tidak patuh'.

Siti Zailah Mohd Yusoff, wakil menteri untuk perempuan, keluarga dan pengembangan masyarakat, dituduh 'menormalkan' kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ia mendesak laki-laki untuk memukul istri mereka untuk menunjukkan betapa kerasnya dia dan 'seberapa besar niatnya agar istrinya berubah'.

Dalam video berdurasi dua menit yang diposting di Instagram berjudul 'Kiat Ibu', wakil menteri itu pertama-tama menasihati para suami untuk 'mendisiplinkan' istri mereka yang 'keras kepala' dengan berbicara kepada mereka.

Tetapi jika mereka tidak mengubah perilaku mereka, maka mereka harus tidur terpisah dari mereka selama tiga hari.

"Namun, jika istri masih menolak untuk menerima nasihat, atau mengubah perilakunya setelah pisah ranjang, maka suami dapat mencoba pendekatan sentuhan fisik, dengan memukulnya dengan lembut, untuk menunjukkan ketegasan dan seberapa besar keinginannya untuk berubah," kata Siti Zailah dalam video tersebut seperti dilansir Daily Mail, Rabu (17/2/2022).

Wakil menteri, yang merupakan anggota parlemen dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS), juga mendesak perempuan untuk hanya berbicara dengan suami mereka jika diizinkan. Sikap ini menurutnya bertujuan untuk memenangkan hati suami.

"Bicaralah pada suamimu saat sudah tenang, selesai makan, sesudah saolat dan santai," kata Siti Zailah.

"Kalau kita mau bicara, minta izin dulu."

Kelompok Aksi Gabungan untuk Kesetaraan Gender, menuduh Siti Zailah 'menormalkan' kekerasan dalam rumah tangga dan menuntut dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil menteri perempuan.

"Wakil menteri harus mundur karena menormalkan kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan kejahatan di Malaysia, serta melestarikan ide dan perilaku yang bertentangan dengan kesetaraan gender," bunyi pernyataan bersama.

Organisasi itu mengatakan antara tahun 2020 dan 2021, ada 9.015 laporan polisi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan angka-angka itu pada kenyataannya akan lebih tinggi karena mereka tidak termasuk wanita yang telah melaporkan pelecehan ke badan amal.

"Seringkali ada stigma dan ketakutan yang melekat pada pelaporan kekerasan dalam rumah tangga dan ini diperparah oleh pernyataan seperti dari Siti Zailah," kata kelompok hak-hak perempuan.

"Sebagai seorang menteri yang dimaksudkan untuk menegakkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan atas perlindungan dan keselamatan, ini menjijikkan, menyangkal hak perempuan untuk kesetaraan, hak mereka atas martabat dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan"

"Itu sangat keliru dan menunjukkan kepemimpinan yang gagal."

Pernyataan Siti Zailah menggemakan sebuah ayat dari Al-Qur'an, yang menggambarkan laki-laki sebagai 'pengasuh wanita' yang dapat 'mendisiplinkan mereka dengan lembut' jika mereka tidak patuh.

Wakil menteri sebelumnya juga dikritik karena pandangannya dan pada 2020 dia memicu kemarahan setelah dia menyarankan wanita 'menerima, tetap sabar dan memaafkan' pasangan mereka yang kasar.

Menteri perempuan dan keluarga, Rina Harun, dikritik oleh kelompok hak-hak perempuan setelah dia mengatakan istri harus 'menghindari mengomel' pada suami mereka.

"Jika melihat pasangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu, hindari mengomel. Tapi gunakan kata-kata lucu seperti 'ini cara gantung baju sampai kering sayang'," kata Harun. (Daily Mail)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved