Breaking News:

Kasus Vonis Ringan

LBH Medan Curigai Ada Konspirasi Soal Vonis Ringan 5 Oknum Polisi Pencuri yang Bawa Narkoba

LBH Medan menduga ada konspirasi dalam putusan bebas dan vonis ringan lima oknum polisi pencuri dan pembawa narkoba di PN Medan

TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI HARAHAP
Ismail Lubis, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menduga adanya konspirasi dibalik vonis ringan dan vonis bebas terhadap lima terdakwa oknum polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, yang didadili dalam perkara pencurian uang barang bukti  hasil penggeledahan kasus narkotika.

Direktur LBH Medan, Ismail Lubis mengatakan vonis 8 bulan 21-22 hari serta vonis bebas tersebut, sangat rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan pidana selama 3 hingga 10 tahun.

"Tentunya menciderai rasa keadilan di dalam masyarakat, dimana para terdakwa sebagai penegak hukum seharusnya memiliki peran dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bukan malah sebaliknya ikut menjadi pelaku tindak pidana," katanya, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: INGAT LABORA Sitorus Divonis 15 Tahun, Vonis Ringan Jaksa Pinangki Menuai Protes

Dikatakan Ismail, hakim dalam memutus perkara tersebut seharusnya memberikan hukuman maksimal dari ancaman Pasal yang didakwakan, hal ini katanya mengingat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang fatal yang tidak dapat ditolerir dan dilakukan secara sistematis dan struktural melibatkan beberapa pejabat kepolisian di Polrestabes Medan. 

Perbuatan tersebut katanya,.harusnya diperberat karena sebagai seorang polisi para terdakwa, tidak memberikan contoh yang baik dan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan narkotika dan upaya dalam pengembalian kerugian negara akibat narkotika. 

"Oleh karena itu, LBH Medan sebagai lembaga yang konsern terhadap penegakan hukum menilai ada yang tidak beres dan menduga telah terjadi konspirasi antara Majelis Hakim dengan oknum polisi (para terdakwa) dalam perkara ini," katanya.

Baca juga: BRIPKA Ricardo Siahaan hanya Divonis 8 Bulan 22 Hari, Diperkirakan Langsung Bebas

Dikatakannya, apabila dibandingkan dengan putusan Nomor 1085/Pid.B/2020/PN Lbp yang diterima oleh terpidana berinisial M yang pernah ditangani LBH Medan sebelumnya, dimana M terbukti bersalah melakukan pencurian sebuah laptop dan telah diputus pada PN Pakam yang bersidang di Labuhan Deli dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

Sedangkan dalam perakara yang berbeda, kata Ismail diketahui Majelis Hakim yang juga diketuai oleh Ulina Marbun pada putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis pernah memberikan vonis 9 bulan terhadap terdakwa berinisial Y, yang dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumut.

Padahal ancaman hukuman pasal yang didakwakan hanya maksimal 4 (Empat) Tahun penjara. 

"Sehingga dengan adanya disparitas putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan memberikan kepastian hukum. Menyikapi putusan tersebut LBH Medan akan melayangkan surat pengaduan ke Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI agar segera memeriksa hakim yang mengadili perkara tersebut," pungkasnya.(cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved