Ketahuan Usai Jokowi Berkemah dengan Pejabat, Kecurangan Bagi-bagi Kapling di IKN Tercium oleh KPK

Jokowi bermalam di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, Senin (14/3/2022) malam.

Setelah Jokowi menyesaikan kegiatan di IKN, KPK mengungkap adanya kecurangan.

Sejumlah oknum mulai bagi-bagi kavling di area IKN.

Setelah dugaan itu, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, menyambangi KPK pada Senin (21/3/2022).

Dia bertujuan untuk berkonsultasi dengan pimpinan KPK agar tata kelola IKN Nusantara berjalan baik.

"Konsultasi untuk memastikan tata kelola IKN nanti berlangsung dengan baik," kata Bambang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Begitu ditanya awak media terkait adanya dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN, Bambang enggan menjawabnya.

Ia hanya memberikan isyarat tangan ingin bertemu pimpinan KPK terlebih dahulu.

Sebelumnya, KPK mengendus dugaan bagi-bagi kavling di IKN Nusantara.

Komisi antikorupsi menduga kavling di kawasan IKN sudah dipatok pihak tertentu.

"Ibu Kota Negara juga menjadi prioritas kami. Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing, dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (9/3/2022).

Alex mendorong bisnis yang dilakukan di Kalimantan Timur memberikan manfaat luas untuk masyarakat setempat.

Selain itu, urusan administrasi seperti kepatuhan pajak, dampak lingkungan minim, dan perusahaan wajib bertanggung jawab secara sosial.

Baca juga: MENGENAL Sosok Idayati Adik Kandung Jokowi yang Dinikahi Ketua MK, Kenapa Gibran tak Hadir Lamaran?

"Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya, tidak ada masyarakat miskin di Kalimantan Timur," ujar Alex.

(*

Baca juga: Presiden Ukraina Setuju Nego Damai dengan Rusia di Yerusalem Israel tapi Permasalahkan Bantuan

Baca juga: MENGENAL Sosok Idayati Adik Kandung Jokowi yang Dinikahi Ketua MK, Kenapa Gibran tak Hadir Lamaran?

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com 

Ketahuan Usai Jokowi Berkemah dengan Pejabat, Kecurangan Bagi-bagi Kapling di IKN Tercium oleh KPK