KPK Peringatkan Potensi Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Pemprov Sumut Ditekan Jadi Nol

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta potensi korupsi di bidang kesehatan Pemprov Sumut diminimalisir.

Kepala Satuan Tugas Wilayah I KPK, Maruli Tua mengatakan potensi korupsi ini diharapkan bisa mencapai titik nol (nihil).

"Tadi di antaranya kami mulai dari tahap perencanaan penganggaran mulai dari proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), alat kesehatan obat-obatan itu dipahami resiko korupsinya dan bisa diminimalisir. Bahkan bisa dinolkan," ujar Maruli usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Bidang Kesehatan di Pemprov Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (5/4/2022).

Maruli berharap Pemerintah Provinsi dapat terus meningkatkan kesadaran terutama potensi korupsi di sektor kesehatan. Menurutnya, anggaran sebesar apapun di sektor kesehatan jika potensi dan resiko korupsinya besar pasti akan mengurangi kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut.

"Terkait resiko gratifikasi terutama pada petugas kesehatan terutama dokter-dokter yang melayani Rumah Sakit, karena masih banyak yang belum sadar bahwa ada resiko gratifikasi baik itu pemberian fasilitas, ataupun barang kepada tenaga kesehatan khususnya dokter yang melayani dari provinsi tertentu," ungkapnya.

Baca juga: Ejek Faisal Miskin, Farhat Abbas Sebut Gala Sky Cuma Dijadikan Ladang Duit: Calon Besan Artis

Baca juga: JUANDA Prastowo dan CSA Terduga Korupsi CCTV Dishub Binjai Tak Hadir dalam Persidangan

Kemudian, terang Maruli, resiko suap yang kerap terjadibdari proses PBJ. Ia menekankan hal ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran para aparatur negara.

"Tadi kami harapkan dari tingkat provinsi, kabupaten bahkan sampai puskesmas itu lagi-lagi semakin meningkat kesadarannya. Karena memang layanan kesehatan semakin diharapkan peningkatan kualitas layannnya oleh para penyelenggara," katanya.

Ia menyebutkan, pihaknya bersama Pemprov Sumut sudah diadakan penandatanganan komitmen untuk meminimalisir potensi dan resiko korupsi di bidang kesehatan.

"Dan pada akhirnya tadi kita saksikan ada komitmen yang dibuat dan itu akan kami monitor terutama bersama Ombudsman dan inspektorat terutama pemenuhan standar pelayanan minimal nya semakin baik itu seharusnya berkorelasi terhadap resiko korupsi yang semakin rendah," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara mengatakan pihaknya tengah membentuk komitmen bersama seluruh sektor kesehatan untuk mencegah praktek korupsi. Agar tidak menyalahgunakan anggaran di sektor kesehatan. Sebab anggaran di sektor kesehatan cukup besar.

"Kita akan optimalkan ini dan duduk bersama. Mulai dari pengelolaan dan pelaksanan di lapangan. Kita akan terus berkoordinasi mulai dari pusat, daerah dan kabupaten/kota. Terutama di tingkat puskesmas kita. Sehingga pelayanan kesehatan dipuskesmas menjawab kebutuhan kesehatan rakyat atau terwujud pemerataan pelayanan," katanya.

Baca juga: CATAT, Selama Empat Hari Pemkab Deliserdang Gelar Pasar Murah, Ini Lokasinya

Baca juga: Soal Pengelolaan PBB, Sekda Deliserdang Berpesan Jangan Main-Main

(cr14/tribun-medan.com)