Rusia Dikeluarkan dari Dewan HAM PBB, Pembunuhan Warga Sipil Memicu Kejahatan Perang Terhadap Putin

TRIBUN-MEDAN.COM  - Pembunuhan massal warga sipil di Bucha dekat ibu kota Ukraina, Kyiv, telah memicu tuduhan kejahatan perang terhadap Rusia.

"Ini adalah genosida, apa yang Anda lihat di sini," kata Presiden Ukraina Volodymir Zelensky dari Bucha.

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki setuju bahwa pembunuhan di Bucha dan kota-kota lain di dekat ibu kota "harus disebut sebagai tindakan genosida dan ditangani sedemikian".

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan serangan terhadap warga sipil di Bucha "tidak terlihat jauh dari genosida".

Tapi Amerika Serikat dan negara-negara Barat NATO tidak sampai menggunakan kata itu untuk menggambarkan apa yang terjadi di Ukraina.

Jadi, apakah ada landasan untuk menuduh pasukan Rusia melakukan apa yang disebut "kejahatan dari semua kejahatan"?

PBB keluarkan Rusia dari Dewan HAM dua hari setelah presiden Ukraina tunjukkan video mayat terbakar dan tak utuh 'Saya melihat tentara Rusia menembak mati ayah' - Kesaksian remaja Bucha.

Apa itu genosida?

Genosida secara luas dipandang sebagai kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan.

Tindakan ini didefinisikan sebagai pemusnahan massal sekelompok orang tertentu - misalnya, pembunuhan enam juta orang Yahudi dalam Holokos Perang Dunia Kedua.

Konvensi Genosida PBB mendefinisikan genosida sebagai melakukan salah satu dari hal berikut "dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama":

Apakah Rusia telah melakukan tindakan genosida di Ukraina?

Belum ada konsensus mengenai ini.

Eugene Finkel, seorang profesor hubungan internasional di Johns Hopkins University, meyakini genosida sedang berlangsung di Ukraina.

Dia mengatakan ada bukti pembunuhan, yang dilakukan di Bucha dan tempat-tempat lain, terhadap orang-orang berdasarkan identitas Ukraina mereka.

"Ini bukan hanya membunuh orang, ini menargetkan kelompok identitas nasional," katanya.

Namun, retorika yang datang dari Moskow yang membuatnya semakin mengarah ke niat genosida, kata Finkel.

Dia menunjuk ke sebuah artikel berjudul "Apa yang harus dilakukan Rusia dengan Ukraina?" yang diterbitkan minggu ini oleh kantor berita media milik pemerintah Rusia, Ria.

Artikel tersebut berpendapat bahwa "tidak memungkinan" bagi Ukraina menjadi sebuah "negara berdaulat" dan bahkan namanya "tampaknya tidak dapat dipertahankan"; elit nasionalis Ukraina "perlu dilikuidasi, tidak mungkin dilakukan reedukasi", kata penulisnya, Timofei Sergeytsev.

Dia mendasarkan teorinya pada klaim tak berdasar bahwa Ukraina adalah negara Nazi, dengan alasan bahwa sebagian besar penduduk juga bersalah karena mereka "Nazi pasif", dan dengan demikian merupakan pendukung ideologi ini.

Sergeytsev juga menulis, setelah kemenangan Rusia, orang-orang ini akan membutuhkan reedukasi yang berlangsung setidaknya satu generasi dan itu "berarti de-Ukrainisasi".

"Bagi saya, perubahan suasana dalam beberapa pekan terakhir di Rusia, dan terutama di kalangan elit, adalah titik kritis yang kami sebut sebagai ambang batas niat, bukan hanya untuk menghancurkan negara... tetapi untuk menghancurkan sebuah identitas," kata Prof. Finkel.

"Tujuan perang adalah de-Ukrainisasi... mereka tidak fokus pada negara, mereka fokus pada orang-orang Ukraina."

Gregory Stanton, presiden pendiri dan ketua Genocide Watch, mengatakan ada bukti "bahwa tentara Rusia sebenarnya sebagian berniat untuk menghancurkan kelompok nasional Ukraina".

"Itulah mengapa mereka menargetkan warga sipil. Mereka tidak hanya menargetkan kombatan dan militer."

Dia mengatakan klaim Presiden Putin menjelang invasi, bahwa perang delapan tahun di timur Ukraina tampak seperti genosida, adalah apa yang oleh beberapa akademisi disebut sebagai "mirroring" (cerminan).

"Seringkali pelaku genosida akan menuduh pihak lain - korban yang ditargetkan - berniat melakukan genosida sebelum pada kenyataannya, dilakukan oleh pelakunya. Itulah yang terjadi dalam kasus ini."

'Bukti belum cukup kuat'

Tetapi para ahli lain di bidang genosida mengatakan terlalu dini untuk mendefinisikan kekejaman Rusia dalam kategori itu.

Menurut Jonathan Leader Maynard, dosen politik internasional di King's College London, bukti-bukti yang ada masih belum jelas jika mengacu pada definisi-definisi ketat Konvensi Genosida.

Itu tidak berarti genosida tidak terjadi - ia mengatakan "sangat jelas" bahwa kekejaman sedang terjadi - hanya saja tingkat keparahannya belum jelas.

"Mungkin saja kekejaman itu bisa menjadi genosida atau bisa meningkat di masa depan menjadi genosida, tetapi saat ini buktinya belum cukup kuat," katanya.

Namun, ia menunjuk pada retorika "sangat meresahkan" dari presiden Rusia yang menyangkal keberadaan sejarah Ukraina sebagai negara merdeka. Ini menggambarkan "cara berpikir genosida", katanya, di mana Vladimir Putin percaya Ukraina "tidak nyata, jadi mereka tidak memiliki hak untuk hidup".

Risiko genosida meningkat akibat pembahasan seperti itu, katanya, "tetapi kita tidak dapat secara otomatis berasumsi bahwa retorika semacam itu akan mengarah pada tindakan yang dilakukan di lapangan".

Bagi Philippe Sands, sepertinya ada bukti kejahatan perang mengingat penargetan warga sipil dan pengepungan kota pelabuhan Mariupol tampaknya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, Prof Sands yang merupakan direktur Centre for International Courts and Tribunals at University College London, mengatakan untuk membuktikan genosida di bawah hukum internasional, seorang jaksa harus menetapkan adanya niat untuk menghancurkan suatu kelompok, secara keseluruhan atau sebagian. Dan pengadilan internasional telah menetapkan ambang batas yang sangat tinggi untuk membuktikan itu.

Niat dapat ditetapkan dengan bukti langsung di mana para pelaku mengatakan bahwa mereka membunuh orang untuk menghancurkan suatu kelompok. Tapi Sands meyakini bahwa itu tidak mungkin ada dalam kasus Ukraina.

Niat juga dapat disimpulkan dari pola perilaku, "tapi itu sesuatu yang sulit", tambahnya. Belum cukup diketahui niat orang-orang Rusia yang diduga melakukan kekejaman itu.

"Jika mereka pergi ke desa dan mengeksekusi sejumlah besar pria dewasa dari satu kelompok nasional atau agama secara sistematis - kalau itu yang terjadi di Bucha - bisa menjadi indikator niat genosida," katanya.

"Tetapi pada tahap ini kami tidak memiliki cukup bukti untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa. Saya pikir sangat tepat untuk sangat waspada terhadap tanda-tanda niat genosida, karena perang bergerak ke timur Ukraina dan menjadi semakin brutal."

Alex Hinton, direktur Centre for the Study of Genocide and Human Rights di Rutgers Universitys, mengatakan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tampaknya terjadi di Ukraina melalui pengeboman pemusnahan dan penargetan warga sipil.

Presiden Putin menampilkan retorika genosida, kata Hinton, tetapi ini perlu dikaitkan dengan jelas dengan kekejaman di lapangan untuk membuktikan niat genosida.

"Saya tidak akan mengatakan ini adalah genosida seperti [Presiden] Zelensky telah nyatakan, tetapi saya akan mengatakan bahwa tanda-tanda peringatan ada di sana. Ancaman risikonya sangat tinggi," katanya.

Apakah Rusia melakukan genosida atau tidak seharusnya tidak mengaburkan apa yang dilihat Alex Hinton sebagai kekejaman yang jelas dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina.

"Kita tahu ada kekejaman yang sedang terjadi dan itu mengundang tanggapan. Kita tidak semestinya berpikir apa yang terjadi di sana adalah genosida, untuk berbuat sesuatu."

Rusia dikeluarkan dari Dewan HAM oleh Majelis Umum PBB menyusul dugaan "pelanggaran HAM berat dan sistematis"

Sementara, Majelis Umum PBB memutuskan untuk membekukan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM menyusul laporan-laporan tentang dugaan "pelanggaran hak asasi manusia berat dan sistematis" yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina.

Dalam pemungutan suara di markas PBB di New York pada Kamis (7/5/2022), resolusi itu mendapat 93 suara mendukung dan 24 suara menentang dan 68 suara abstain.

Pembekuan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB memerlukan setidaknya dua pertiga suara dari anggota PBB
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia menyayangkan langkah itu dan akan terus membela kepentingannya dengan "menggunakan segala cara yang sah ".

Rusia tercatat sebagai negara kedua yang dikeluarkan dari Dewan HAM. Negara pertama yang dikeluarkan adalah Libya pada 2011.

Pada Selasa (5/4/2022) Presiden Ukraina Volodymr Zelensky mengatakan dalam pidato di Dewan Keamanan PBB bahwa kejadian mengerikan seperti yang terjadi di Bucha - dengan mayat-mayat bergeletakan - terjadi juga di tempat-tempat lain di negara itu.

Dalam pidato melalui video dan penterjemah, Zelensky mengatakan di kota Bucha, pasukan Rusia menembak orang di jalan, di rumah mereka, dilempar ke sumur dan ditindas dengan tank-tank di jalan "untuk kesenangan" tentara Rusia.

Presiden Ukraina itu juga menunjukkan video sekitar satu menit yang menunjukkan jenazah warga Ukraina, sebagian terbakar dan badan-badan yang tidak utuh.

Dame Barbara Woodward - perwakilan Inggris yang saat ini menjabat sebagai presiden DK PBB - menyebut video itu "mengerikan".

Perwakilan Rusia di DK PBB,, Vasily Nebenzya, mengulang bahwa pemerintah Ukraina yang dipimpin Zelensky - seorang keturunan Yahudi - adalah Nazi.

Ia mengklaim bahwa mayat-mayat yang ditemukan wartawan di Bucha tak ada di situ saat pasukan Rusia ditarik dan menurutnya hal itu dipastikan dengan sejumlah video.

Zelensky mengulang klaimnya bahwa tindakan Rusia mirip seperti kelompok teroris yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS dan bahwa Presiden Putin ingin "mengekspor" kebenciannya ke negara-negara lain di luar Ukraina.

"Di mana keamanan yang harus dijamin oleh Dewan Keamanan," tanya Zelensky. "Di mana perdamaian? Di mana jaminan yang harus diberikan oleh PBB?"

Ia juga mengatakan dunia belum melihat kejahatan perang lebih lanjut yang dilakukan militer Rusia di bagian lain Ukraina selain Bucha.

"Secara geografis mungkin berbeda, namun kekejamannya sama, kejahatannya sama dan pertanggung jawaban tidak bisa dihindari," katanya.

(*/tribun-medan.com/bbc)