Kenapa Luhut Klaim 110 Juta Warganet Setuju Tunda Pemilu, tapi Tolak Buka Big Data

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menolak untuk membuka big data terkait aspiasi masyarakat yang ingin pemilu ditunda.

Penolakan tersebut diungkapkan Luhut di depan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), pada saat terjadi aksi unjuk rasa di Kampus UI, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Pakar Telematika Roy Suryo Heran Ade Armando Bikin Konten di Tengah Demo, Minta Introspeksi Diri

Diketahui pada saat itu Luhut mendatangi UI untuk bertemu dengan Rektor UI Ari Kuncoro.

Baca juga: Badai Matahari Diprediksi Menghantam Bumi Hari Ini, Bisa Dirasakan Dampaknya Fatal

Namun nyatanya kedatangan Luhut tersebut malah disambut aksi unjuk rasa oleh mahasiswa UI. 

Setelah menyelesaikan agenda pertemuannya, Luhut bersama Rektor UI menemui puluhan mahasiwa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan pelataran Balai Sidang UI, Depok.

Luhut pun mempertayangan apa keinginan para mahasiwa UI tersebut.

"Mau kalian apa? Biar saya jawab," kata Luhut dilansir Kompas.com, Rabu (13/4/2022).

Kemudian ada salah seorang mahasiswa yang memprotes terkait wacana penundaan pemilu dan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Pakar Telematika Roy Suryo Heran Ade Armando Bikin Konten di Tengah Demo, Minta Introspeksi Diri

Mahasiswa tersebut pun meminta klarifikasi dan mendesak untuk agar big data yang dimiliki Luhut bisa dibuka ke publik.

Baca juga: Dijawab Ivan Gunawan, Hari Ini Diperiksa Bareskrim terkait Kasus Penipuan Trading DNA Pro

"Kita tahu, Pak, kita baca di media bahwa Bapak Luhut menyuruh para ketua partai untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu."

"Kita minta Bapak klarifikasi dan membuka big data. Apakah Bapak berani?" tanya Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo.

Dengan tegas Luhut pun menepis tudingan yang dilontarkan mahasiswa tersebut.

Baca juga: Dijawab Ivan Gunawan, Hari Ini Diperiksa Bareskrim terkait Kasus Penipuan Trading DNA Pro

Luhut pun menekankan bahwa ia tidak pernah mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Pasalnya menurut Luhut, ia hanya menyampaikan aspirasi yang diterimanya dari masyarakat.

"Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Yang pernah saya katakan di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," ujar Luhut.

Saat mahasiswa terus mendesak Luhut untuk membuka big data, Luhut pun menegaskan bahwa dirinya tidak perlu membagikan big data tersebut kepada para mahasiswa.

"Dengerin. Saya punya hak juga untuk tidak menge-share sama kalian. Tidak ada masalah, kenapa harus ribut," ungkap Luhut.

Baca juga: Identitas 6 Pelaku Pengeroyokan Ade Armando saat Insiden 11 April Diungkap Polisi

Luhut Klaim 110 Juta Big Data Warganet Setuju Penundaan Pemilu, Ini Kata Pakar Keamanan Siber

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo  menegaskan bahwa pemilu tidak ditunda, tetap akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Hal ini sekaligus menjawab polemik penundaan pemilu yang muncul setelah klaim Menko Marves Luhut Panjaitan bahwa 110 juta masyarakat menginginkan penundaan pemilu, diketahui lewat big data.

Namun sampai sekarang dari pihak LBP belum membuka data tersebut, padahal banyak pihak mendorong agar data tersebut dibuka.

Terkait hal ini, pakar keamanan siber Pratama Persadha dalam keterangannya Senin (11/4) menjelaskan bahwa harus jelas proses bagaimana dan darimana data ini diambil, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Baca juga: Pakar Telematika Roy Suryo Heran Ade Armando Bikin Konten di Tengah Demo, Minta Introspeksi Diri

“Secara teknis, ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Karena itu, kita perlu bertanya 110 juta yang disampaikan Pak Luhut ini mengambil data dari platform apa dan bagaimana metodologinya."

"Perlu disampaikan ke publik, agar kita bisa menilai sejauh mana, sekaligus membuka ruang diskusi,” terang Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) itu.

Digarisbawahi Pratama, harus jelas sumber data dari pembicaraan masyarakat ini. Misalnya bila mengambil dari Twitter, karena pemakai aktif twitter di Indonesia kini hanya di angka 15 jutaan saja, itupun juga masih banyak akun-akun anonim. Jadi tidak mungkin data 110 juta tersebut berasal dari Twitter.

“Bila mengambil dari Twitter ini jelas tidak cukup, bahkan dari hasil riset CISSReC menggunakan Open Source Intelligence (OSINT) akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan 3 kali periode di kisaran 117.746 (Tweet, Reply, Retweet) dan mencapai 11.868 pemberitaan online."

Baca juga: Dijawab Ivan Gunawan, Hari Ini Diperiksa Bareskrim terkait Kasus Penipuan Trading DNA Pro

"Dari data keduanya diketahui yang kontra penundaan pemilu pada Twitter sebesar 83,60 persen dan pro 16,40 persen. Sedangkan pada Media Online dengan kontra sebesar 76,90 persen dan pro 23,10 persen. Dari data ini saja sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu,” jelas Pratama.

Lebih lanjut, data tersebut diambil dan dianalisis saat setelah ada statemen dari Menko Marves Luhut Panjaitan, pada periode analisis tanggal 15 Februari sampai dengan 15 Maret 2022 dengan sejumlah tokoh dan organisasi yang pro dan kontra.

Tokoh kontra penundaan pemilu yang paling banyak terdapat pada artikel berita yaitu Agus Harimurti Ketum Partai Demokrat sebanyak 1420, disusul Surya Paloh Ketum Nasdem sebanyak 555.

Lalu tokoh pro penundaan pemilu yang terbanyak yaitu Muhaimin Iskandar 3892 artikel berita, diikuti Zulkifli Hasan Ketum PAN. Ada juga 10 organisasi yang pro penundaan pemilu seperti PKB, Golkar, dan Kemenkomarves.

Lalu yang kontra sebanyak 71 organisasi yaitu PPP, PDIP, LSI (Lembaga Survei Indonesia), Partai Demokrat, Muhammadiyah, dan yang lainnya.

“Berbeda bila 110 juta ini mengambil pembicaraan dari FB, Instagram dan TikTok, jumlah pemakainya memang sangat banyak. FB di Indonesia pemakai bisa jadi lebih dari 130 juta, Instagram sudah hampir menembus 100 juta pemakai, belum lagi TikTok yang pemakainya bertambah dengan cepat di Indonesia. Namun tidak semuanya membicarakan penundaan pemilu, banyak yang tidak perduli. Lebih banyak membicarakan hal yang lain,” terangnya.

Baca juga: Dijawab Ivan Gunawan, Hari Ini Diperiksa Bareskrim terkait Kasus Penipuan Trading DNA Pro

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Hendra Gunawan)(Kompas.com/Ihsanuddin)

Baca juga: Badai Matahari Diprediksi Menghantam Bumi Hari Ini, Bisa Dirasakan Dampaknya Fatal