Breaking News:

Berita Deliserdang

Kades Petahana Tumbang, Pemenang Pilkades Deliserdang Dikabarkan Bakal Rombak Habis Struktur Desa

Calon kepala desa petahana di Kabupaten Deliserdang banyak yang kalah, hingga mencuat adanya perombakan struktur desa

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN
Pelaksanaan Pilkades di salah satu desa di Deliserdang beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.COM,DELISERDANG- Sejumlah calon kepala desa (Cakades) petahana di Kabupaten Deliserdang banyak yang tumbang alias kalah.

Justru, wajah-wajah baru muncul dan berhasil meraih simpati masyarakat pada Pilkades Deliserdang 2022 yang diadakan di 304 desa.

Pascapelaksanaan Pilkades Deliserdang ini, mencuat kabar bahwa para pemenang bakal merombak habis struktur perangkat desa sebelumnya.

Tak pelak, kabar ini pun bikin ketar-ketir sejumlah perangkat desa. 

Mengenai hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deliserdang meminta agar para perangkat desa tetap tenang.

Baca juga: Personel Polsek Dolok Merawan Gelar Operasi Yustisi di Desa Gunung Para II

Persoalan penggantian atau pertukaran perangkat desa sudah ada regulasi yang mengaturnya.

Artinya, tidak boleh terjadi ke sewenang-wenangan Kades yang baru terpilih atau yang kembali terpilih. 

"Jadi tidak bisa semena-mena untuk merubah-rubah perangkat desa. Ada tiga alasan perangkat desa bisa diberhentikan. Selain meninggal dunia karena permintaan sendiri (mengundurkan diri) atau diberhentikan. Itu regulasinya dan ini sudah kita terima edarannya dari Kementerian Dalam Negeri," ucap Kabid Pembinaan Masyarakat Desa Dinas PMD, T M Yahya Rabu, (27/4/2022).

Yahya menerangkan, bahwa untuk memberhentikan seseorang itu ada syarat tertentu yang memang sudah diatur.

Baca juga: Polsek Sialaen PAM kegiatan Vaksinasi di Kantor Desa Sibide Toba

Misalnya saja mengenai usia yang hanya bisa mencapai 60 rtahun.

Kemudian orang dimaksud terlibat kasus pidana dan dinyatakan terpidana dengan hukuman penjara pidana paling singkat 5 tahun yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemkab Deliserdang dalam hal ini sudah berbuat banyak dalam menggelontorkan dana bagi perangkat desa.

"Mereka itu sudah kita biayai dari segi honor, siltap dan macam-macam. Ditambah lagi pemberdayaan. Termasuk juga peningkatan kapasitas untuk mereka, berapa uang negara sudah habis untuk peningkatan kapasitas mereka. Makanya tidak boleh suka-suka untuk mengganti, kecuali tidak menjalankan fakta integritas, kan bisa bisa saja Kades buat fakta integritas," kata Yahya. 

Baca juga: Rusia Telah Rebut 42 Kota dan Desa di Wilayah Timur Ukraina, Kini Ingin Menguasai Wilayah Selatan

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved