Perang Rusia Ukraina
Syarat Damai Rusia dengan Ukraina hingga Permintaan Rusia kepada Negara Barat
Presiden Rusia, Valdimir Putin benar-benar memikirkan untuk berdamai dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Rusia, Valdimir Putin benar-benar memikirkan untuk berdamai dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Pertimbangan perdamaian juga muncul setelah Putin berbicara dengan Presiden Jokowi.
Presiden RI meminta ke Putin untuk akhiri perang dengan Ukrana lewat sambungan telepon.
Saat sedang pertimbankan kata-kata Jokowi, kini Putin memiliki permintaan lain ke negara Barat dan sekutunya.
Rusia menegaskan sanksi yang dijatuhkan Barat dan NATO serta sekutunya harus dicabut.
Pencabutan sanksi tersebut sebagai syarat jika negara-negara tersebut ingin perundingan damai dengan Ukraina dilakukan.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov, yang diterbitkan Sabtu (30/4/20222).
Lavrov tak memungkiri perundingan akan sulit terjadi, tetapi pembicaraan terus berlanjut setiap hari.
Baca juga: Puji Firli Bahuri, Mahfud MD Tuai Kritik, Penyidik KPK Tangani Kasus Besar Dipecat dan Lili Pintauli
Kiev sebelumnya khawatir pembicaraan untuk mengakhiri penyerangan Rusia tak berjalan baik.
Tetapi, Lavrov mengatakan perundingan damai bisa terjadi asal pencabutan sanksi terhadap Rusia jadi bagian dari perundingan.
“Saat ini, delegasi Rusia dan Ukraina sebenarnya berdiskusi setiap hari melalui konferensi video tentang kemungkinan perjanjian,” katanya dilansir dari Xinhua.
“Agenda pembicaraan termasuk masalah denazifikasi, pengakuan realitas geopolitik yang baru, pencabutan sanksi, dan status bahasa Rusia. Kami ingin melanjutkan negosiasi, meski sulit,” sambung Lavrov.
Rusia dijatuhi sanksi oleh Barat dan NATO serta sekutunya sejak serangan ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tegas mengatakan, Barat perlu memperkuat sanksi mereka terhadap Rusia, dan tak menjadikannya bagian dari negosiasi.
Diketahui sekutu Ukraina di Barat telah melancarkan sejumlah sanksi ekonomi yang menyulitkan Moskow.
