ANGKA Stunting di Medan Meningkat, Bobby Nasution : Jangan Ada OPD Buang Badan

Angka Stunting di Medan Meningkat, Bobby Nasution : Jangan Ada OPD Buang Badan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengingatkan OPD di Lingkungan Pemko Medan agar tidak saling buang badan dalam penanganan stunting di kota Medan.

Bobby meminta agar kebiasaan tersebut harus diubah dan dihapuskan sehingga penanganan stunting yang dilakukan bisa memberikan hasil yang optimal.

"Saya tidak ingin lagi mendengar anggapan bahwa OPD ini atau itu, tidak berkaitan langsung dan sebagainya, karena semuanya berkaitan dengan penanganan stunting. Sebab, terjadinya stunting juga dipengaruhi karena berbagai faktor tidak hanya secara medis saja," ungkap Bobby saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kota Medan di Ruang Rapat III Balai Kota, Rabu (11/5/2022) sore.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar, ada sebanyak 550 bayi stunting di tahun 2022 terhitung sejak bulan penimbangan di Februari lalu.

Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 di mana angka stunting hanya berada di angka 360 kasus. Padahal, jika dibandingkan tahun 2020, terjadi penurunan dari 491 kasus.

Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman selaku Ketua TPPS Kota Medan dan Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu Bobby berharap agar penanganan stunting dapat lebih terkoordinir dengan baik.

Selain itu, TPPS yang telah terbentuk, mampu menemukan formulasi-formulasi unggul guna penanganan stunting di Kota Medan.

Dalam penjabaran keadaan keluarga resiko stunting Kota Medan yang disampaikan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Medan Suryadi Panjaitan dan Kadis Kesehatan Taufik Ririansyah, ada sebanyak 144.752 KK yang masuk dalam keluarga resiko stunting.

Adapun indikatornya yakni pasangan usia subur (PUS) hamil, kualitas pendidikan ibu dan keluarga prasejahtera.

Kemudian, fasilitas lingkungan tidak sehat, kondisi tempat tinggal serta ibu dengan 4T (terlalu muda menikah, terlalu tua melahirkan, terlalu dekat melahirkan dan terlalu banyak melahirkan).

Berdasarkan indikator tersebut, Bobby mengingatkan fungsi, tugas dan peran masing-masing OPD.

Dijelaskan Bobby, untuk keluarga yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian serta Dinas Ketahanan Pangan bisa mengambil peran untuk melakukan pelatihan dan pembinaan bagi istri/ibu dari keluarga tersebut untuk membantu meningkatkan perekonomiannya.

"Dari situ, keluarga bisa membantu meningkatkan perekonomiannya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk ketersediaan asupan gizi. Apalagi, stunting ini kan kita cegah dari masa kehamilannya," ujarnya.

Kemudian untuk kategori kondisi tempat tinggal, perlu sentuhan dan peran dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) dan Dinas Pekerjaan Umum.

"Jadi semua saling berkolaborasi, faham fungsi dan yang pasti semua ini bersentuhan langsung," tegasnya.

Tak hanya itu, Bobby mengingatkan semua OPD untuk menyelaraskan data dan waktu, misalnya saja untuk melakukan pemberian bantuan.

"OPD bersama dengan PKK saling padu. Jadi, semuanya selaras. Jangan ada OPD yang buang badan," pungkasnya.

(cr13/tribun-medan.com)