Wabah PMK

WASPADAI Wabah PMK, Bupati Keluarkan Imbauan, Minta Masyarakat dan Peternak Jangan Panik

Alasannya PMK tidak bersifat zoonosis (tidak menularkan pada manusia) dan ternak yang terjangkit masih bisa dikonsumsi.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Petugas kesehatan memeriksa kesehatan hewan sapi di Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan, Rabu (18/5/2022). PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan berupaya mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan memastikan kesehatan sapi potong impor.  

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN- Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga mengeluarkan imbauan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.

Imbauan itu dikeluarkan dengan No. 524/9003/9.4/2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Dalam imbauan tersebut, Bupati Simalungun meminta kepada masyarakat dan stakeholder peternak untuk tidak panik.

Alasannya PMK tidak bersifat zoonosis (tidak menularkan pada manusia) dan ternak yang terjangkit masih bisa dikonsumsi.

Baca juga: Kapolda Sumut Sidak Peternakan Sapi Cegah Penyebaran PMK

“Setelah dinyatakan bebas selama tiga dekade lamanya, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Foot and Mouth Disease muncul Kembali di Indonesia dan telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai wabah di Provinsi Jawa Timur dan Aceh, serta ditemukan gejala terindikasi PMK di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang,” kata Bupati, Selasa (24/5/2022)

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) sudah menyiapkan langkah strategis mengantisipasi penularan dan pencegahan PMK di Simalungun. bunyi imbauan tersebut.

Selanjutnya, dalam imbauan tersebut Bupati juga meminta kepada camat, lurah dan pengulu nagori untuk melarang masuknya hewan ternak berkaki belah seperti sapi, kerbau, domba, kambing dan babi ke wilayah masing-masing dari kabupaten/kota lain, serta membatasi pengeluaran ternak dari Kabupaten Simalungun ke kabupaten/kota lain.

Bupati juga mengimbau kepada kepada camat, lurah dan pengulu nagori agar segera melaporkan jika ada ternak yang terindikasi gejala PMK ke Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun.

“Dalam rangka antisipasi penyebaran MPK, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun mengeluarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Keterangaqn Kesehatan Hewan (SKKH),” tutupnya. 

Baca juga: WASPADAI Penyebaran Wabah PMK, Polda Sumut Bikin Pos Penyekatan di Perbatasan Sumut-Aceh

Adapun persyaratan yang disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan melalui surat bernomor 524/309.1/9.4/2022 per tanggal 11 Mei 2022 mengatur bahwa penjual atau peternak paling lama 3 hari sebelum memberangkatkan hewan ternak harus melaporkannya ke lurah/Pangulu/Nagori dan camat setempat.

Data yang dilaporkan harus merangkum KTP, jenis dan jumlah ternak.

Kemudian tujuan pengiriman dan tanggal keberangkatan. Pemeriksaan hewan ternak tersebut disaksikan otoritas pemerintah daerah setempat.

(Alj/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved