Berita Simalungun

DPRD Agendakan Panggil Sekda Simalungun Usut Penyalahgunaan Jual-Beli Batik Pelajar

Komisi IV DPRD Simalungun berencana memanggil Sekda Esron Sinaga dan Kepala Dinas Pendidikan Zocson Silalahi dan jajaran terkait jual-beli seragam

Penulis: Alija Magribi | Editor: Tommy Simatupang
TRIBUN MEDAN / ALIJA MAGRIBI
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Komisi IV DPRD Simalungun berencana memanggil Sekda Esron Sinaga dan Kepala Dinas Pendidikan Zocson Silalahi dan jajaran terkait jual-beli seragam (baju) batik bagi pelajar di lingkungan SD dan SMP Se-Kabupaten Simalungun.

Suara itu disampaikan Anggota DPRD Bernhard Damanik, Rabu (1/6/2022).

Politisi P-Nasdem itu menyampaikan program Dinas Pendidikan Simalungun menjual belikan baju batik bercorak etnik Simalungun telah melanggar aturan.

“Penjualan baju batik pelajar itu, masalah pertamanya, tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Simalungun. Kemudian corak batik itu harus ada persetujuan Partuha Maujana Simalungun, DPRD Simalungun dan Pemkab Simalungun yang dirumuskan dalam sebuah Peraturan Daerah,” kata Bernhard.

Selama belum ada pembicaraan dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, maka ujar Bernhard, seragam batik bagi pelajar itu tidak sah.

“Batik pelajar yang jelas itu adalah batik yang lama. Adapun batik yang baru ini, di mana sebagian orangtua dan wali siswa/i telah membeli, maka harus dikembalikan kepada sekolah masing-masing,” jelas Bernhard.

Baca juga: Berminat Jadi PNS, Ini Daftar Lengkap Besaran Gaji PNS Mulai Golongan I - IV Beserta Tunjangannya

Baca juga: Gerak-gerik Aneh Paspampres saat Kawal Presiden Jokowi di Kota Ende


Bernhard juga meminta pihak sekolah wajib mengembalikan uang yang dibayar orangtua dan wali siswa/i yang telah diterima sebelumnya dalam membeli  baju batik tersebut.

Sementara itu, disinggung terkait pemanggilan puluhan kepala sekolah SD dan SMP di Kabupaten Simalungun oleh Kejaksaan Negeri Simalungun beberapa waktu belakangan ini, Bernhard mengatakan sikap Komisi IV DPRD Simalungun sangat mendukung penuh pengawasan terhadap instansi pelayanan publik.

“Pada prinsipnya, kita sangat mendukung penuh apa yang dilakukan kejaksaan agar terciptanya sistem pendidikan yang bermutu dan berlandaskan hukum,” tutupnya. 

(alj/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved