Breaking News:

Pemilihan Kepala Nagori

Duit untuk Pemilihan Kepala Nagori di Kabupaten Simalungun tak Cukup, Pemkab Tetap Laksanakan

Pemilihan Kepala Nagori di Kabupaten Simalungun duitnya kurang ditaksir ratusan juta

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Bupati Simalungun Radiapoh Saragih memamparkan pencapaian dan tantangan Pemkab Simalungun selama tahun 2021, pada pertemuan dengan wartawan, Senin (27/12/2021). 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIMALUNGUN- Pemerintah Kabupaten Simalungun akhirnya memutuskan akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Nagori (Pilpanag) Tahun 2022. Kabar baik ini akan menjawab kekhawatiran tokoh dan masyarakat desa selama ini yang mana merebaknya isu pemilihan kepala Nagori (setingkat kepala desa) batal karena rumor keterbatasan anggaran.

Kabar ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Jonni Saragih.

Ia menyebut, penyelenggaraan Pilpanag pada tahun ini sesuai dengan perintah Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga.

"Benar, bahwa saya dapat perintah dari Bupati Simalungun agar Pilpanag di Kabupaten Simalungun terlaksana pada tahun 2022 ini,” kata Jonni.

Baca juga: Sat Narkoba Polres Simalungun Kembali Tangkap Pria Pemilik Sabu-sabu

Lanjut Jonni, pada tahun ini mayoritas atau sebanyak 245 Pangulu Nagori (Kepala Desa) akan berakhir masa jabatannya tepatnya pada 17 Agustus 2022.

Kemudian 1 Pangulu akan berakhir masa jabatannya pada 23 November 2022, 1 Pangulu pada 20 Desember 2022, dan 1 Pangulu terakhir pada 11 Januari 2023.

Kendati siap menyelenggarakan Pilpanag pada tahun 2022 ini, diakui Jonni, dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat kendala atau masalah teknis.

Seperti masalah belum singkronnya ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi, Pendemo Tuntut Kepala Dinas Pendidikan Simalungun dan Iparnya Ditangkap

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori berkaitan dengan penetapan calon pangulu terpilih, yaitu Pasal 64 yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Simalungun bersama Eksekutif.

Hal ini berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved