Breaking News:

Honorer Bakal Dihapuskan

TENAGA Honorer bakal Dihapuskan Tahun Depan, Begini Tanggapan Pemkab Deliserdang

Pemkab Deliserdang belum ada melakukan pembahasan khusus terkait nasib tenaga honorer setelah adanya kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Randy P.F Hutagaol
kolase kompas.com
Ilustrasi honorer. 

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Pemkab Deliserdang belum ada melakukan pembahasan khusus terkait nasib yang akan dialami oleh tenaga honorer pascaadanya kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menghapus tenaga honorer dari lingkungan Pemerintahan.

Walaupun saat ini kondisinya tenaga honorer banyak yang bertanya-tanya karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat.

Namun saat ini tindaklanjut baru dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saja.

Belum ada informasi yang disampaikan langsung Pemkab kepada para tenaga honorer.

"Belum ada pembahasan memang karena suratnya juga baru dapat kita dari Menpan RB. Memang isinya mau dihapuskan tenaga honorer karena hanya ada dua jalur PNS dan PPPK saja. Kita sekarang ini cuma disuruh lakukan pemetaan saja dulu,"ucap Sekretaris BKPSDM Deliserdang, M Yusuf Senin, (6/6/2022).

Karena adanya perintah untuk lakukan pemetaan ini, lanjut Yusuf pihak BKPSDM pun kini sedang meminta kepada masing-masing Perangkat Daerah terkait jumlah tenaga honorer mereka.

Sejauh ini katanya belum dapat dipastikan berapa jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab.

Nanti setelah diketahui hasilnya baru kemudian akan dikirimkan balik datanya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Dari surat yang kita terima, kita (Pemkab) disuruh untuk mendorong mereka untuk ikut (seleksi) PPPK nanti. Itu untuk yang di kantor sedangkan untuk tenaga keamanan, kebersihan dan pengemudi itu di outsourcing kan. Ya kalau yang mau PPPK artinya nanti ya harus ikut ujian,"kata M Yusuf.

Sejauh ini tambahnya belum ada mekanisme yang jelas mengenai pelaksanaan seleksi untuk PPPK bagi tenaga honorer.

Selama ini pelaksanaan PPPK yang sudah diselenggarakan hanya untuk tenaga guru saja. Ia pun menyebut bagi yang tidak lulus nanti tenaga honorer sudah bisa dipastikan tidak bisa dipekerjakan lagi.

"Pokoknya 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Yang nggak lulus seleksi ya mungkin out lah. Untuk kebijakan ke depan bagaimana lagi kita belum tau lagi, yang jelas kita masih lakukan pendataan dulu,"ucap Yusuf.

Rencana penghapusan tenaga honorer diakui pihak BKPSDM bukan baru kali ini saja diterima.

Disebut pada tahun 2005 pun wacana itu sudah ada. Namun karena kebutuhanannya memang sangat dibutuhkan sampai sekarang masih ada saja masuk tenaga honorer.

Beberapa tenaga honorer di lingkungan Pemkab Deliserdang yang diwawancarai sempat galau ketika ditanyai tanggapannya terkait wacana Pemerintah Pusat ini.

Meski demikian ada juga yang masih berkeyakinan kalau nanti ketika ganti Presiden akan ada kebijakan baru lagi yang akan dikeluarkan.

Diharapkan agar inti dari semuanya jangan sampai terjadi pengangguran di kalangan tenaga honorer.

"Kalau dijadikan PPPK ya senanglah karena hampir sama macam PNS jadinya cuma pensiun saja yang tidak ada. Sekarang yang jadi persoalan dan yang ditakuti kalau tidak lulus seleksi ini bagaimana? Apakah harus nganggur semuanya. Apa iya nantinya jumlah kuota PPPK yang mau diambil sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada? Nanti ganti Presiden lain lagi peraturannya,"ucap salah satu tenaga honorer di Sekretariat Daerah Kabupaten Deliserdang yang namanya tidak ingin dituliskan.

(dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved