Breaking News:

Dualisme PRSI Sumut

Dualisme PRSI Sumut, Pengcab dan Klub Gelisah Masa Depan Pembinaan Atlet

Dualisme Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sumatra Utara (Sumut) mengalami dualisme kepemimpinan

Penulis: Muhammad Ardiyansyah | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/HO
Ketua Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) Sumut, Lamhot Simamora (kiri) dan Sekretaris, Eka Setyawan Siregar, saat ditemui awak media, Selasa (14/6/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Dualisme Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sumatra Utara (Sumut) tak berujung.

Kondisi ini semakin menambah kegelisahan klub-klub yang sedang membina atlet-atlet di cabang akuatik.

Satu di antaranya pembina klub PRIM, Zulfan Nasution.

Ia mengatakan, dualisme ini menimbulkan kebingungan bagi pengcab-pengcab (pengurus cabang) dan klub yang sedang membina atletnya.

Apalagi jelang even besar yang menanti yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 di Sumut dan Aceh, pada 2024 mendatang.

"Dualisme ini harus diselesaikan dengan baik dan KONI Sumut harus bersikap netral. Tidak bisa dilempar ke PB (Pengurus Besar). KONI Sumut harus mendudukkan kedua pihak ini. Jangan terkesan lepas tangan dan membiarkan dualisme ini terjadi," kata Zulfan, kepada awak media, Selasa (14/6/2022).

Mantan atlet 1980 dan 90-an yang sudah tiga kali masuk timnas Polo Air di SEA Games itu menyebutkan, KONI Sumut sebagai induk cabang olahraga (cabor) memegang peranan penting menuntaskan dualisme ini.

Zulfan menilai usai unjuk rasa yang dilakukan 15 Pengcab PRSI di Sumut belum lama ini, KONI Sumut belum ada mengeluarkan upaya konkrit.

"KONI sebagai induk cabang olahraga, ke mana arahan kita membina atlet ini dengan masih adanya dualisme ini. Saya terus terang sangat prihatin dengan prestasi akuatik dalam beberapa tahun terakhir ini. Terutama polo air yang jadi ikon Sumut," ujarnya.

Ia juga mengaku heran ada kegiatan yang berkaitan dengan penataran tapi tidak dikonfirmasi kan ke daerah. Padahal pengprov harus menyertakan pengcab baik dalam urusan atlet dan perwasitan.

Dijelaskannya, banyak keluhan termasuk tidak adanya transparansi, tidak ada rapat kerja daerah (rakerda) dan lainnya yang menunjang perkembangan PRSI Sumut.

"Kami berharap KONI Sumut lebih tegas. Saya juga sudah ngomong ke Ketua KONI Sumut agar mendudukkan dua pihak ini," ucapnya.

Sementara itu Ketua Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) Sumut, Lamhot Simamora berkomentar keras soal ini. Ia meminta sikap tegas KONI Sumut mengakhiri dualisme ini.

"KONI Sumut kalau tidak sanggup menyelesaikan permasalahan ini mundur saja. Kami minta Gubernur mengevaluasi KONI Sumut. Termasuk soal anggaran," kata Lamhot didampingi Sekretaris IANI Sumut, Eka Setyawan Siregar.

Sebagai mantan atlet nasional, Lamhot prihatin. Ia mengatakan, jangan sampai permasalahan ini mengganggu persiapan atlet menghadapi PON 2024.

"Kita sudah gagal di Papua, tentu jangan sampai di PON 2024 sebagai tuan rumah kita gagal lagi," ucap atlet juara tinju OPBF ini.

Sebelumnya dualisme PRSI terjadi setelah adanya mosi tidak percaya dari pengprov/klub kepada ketua sebelumnya, Muchrid Nasution sehingga digelar Musprovlub pada 15-16 Januari lalu.

Terpilih, Tengku Rinel Rizal sebagai ketua dalam musyawarah tersebut. Namun, pada kenyataannya hasil Musprovlub itu belum mendapat pengakuan.

Pada 6 Juni 2022 lalu, sebanyak 15 perwakilan pengcab mendatangi KONI Sumut menuntut kejelasan soal dualisme dan meminta rekomendasi untuk kepengurusan hasil Musprovlub.(cr12/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved