Pemprov Sumut Pastikan Pasokan Sembako Aman untuk Konsumen

Ini makanya perlu kesiapan kita bagaimana upaya meredam kemudian mampu menjaga stabilitas inflasi tersebut

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI HARAHAP
Pembeli memilih cabai di pasar Diponegoro, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Selasa(14/6/2022). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mewanti-wanti terjadinya inflasi jelang Hari Raya Idul Adha pada 9 Juli 2022 mendatang.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis meminta semua pihak mengantisipasi laju inflasi termasuk komoditas yang diperkirakan menjadi penyebab inflasi seperti minyak goreng, telur ayam, dan cabai merah, harus menjadi perhatian bersama.

"Terutama tentang ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas tersebut, harus dipastikan tidak ada masalah. Sehingga tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga di pasaran," ujar Afifi Lubis saat membuka rapat evaluasi pertumbuhan ekonomi Sumut di Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (22/6/2022).

Ia mengatakan, angka inflasi Sumut mengalami kenaikan hingga Mei sebesar 0,74 % persen, dan tingkat inflasi berdasarkan tahun ke tahun sebesar 4,18 persen.

"Ini makanya perlu kesiapan kita bagaimana upaya meredam kemudian mampu menjaga stabilitas inflasi tersebut,” ucap Afifi.

Baca juga: Cek Harga Migor, Brigadir Mhd A Damanik Sambangi Warung Sembako di Desa Simalas

Selain ketiga komoditas tersebut, Afifi juga mengatakan, penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak juga perlu disikapi dan ditangani secara bersama-sama. Hewan ternak, kata Afifi memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Saat ini sudah ada kurang lebih 7.000-an hewan ternak yang terjangkit PMK di Sumut. “Saya dapat informasi dari OPD terkait telah terjadi penurunan harga jual sapi sampai 30 persen, tentu ini meresahkan peternak kita, masyarakat kita, ini kondisi yang kita hadapi,” kata Afifi.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengeluarkan kebijakan bahwa hewan kurban harus memiliki surat keterangan sehat. Hal tersebut merupakan upaya agar penyakit PMK tidak semakin meluas.
Ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk bersinergi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumut yang belum pulih secara sempurna, setelah dihantam pandemi Covid-19.

“Melalui forum ini mari kita mencari jalan keluar bersama-sama, untuk menghindari dampak inflasi, sekarang bagaimana caranya kita menjaga stabilitas harga dan pasokan kita,” katanya.

Selain harga dan pasokan komoditas, Afifi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi serapan anggarannya. Semakin banyak anggaran terserap, maka akan makin besar perputaran uang di daerah.

“Sudah diingatkan, oleh Presiden, Menteri, Bapak Gubernur, segera, apalagi dana yang sifatnya produktif itu harus dipercepat, jangan lambat, ini untuk pertumbuhan ekonomi di daerah kita,” kata Afifi.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait mengatakan rapat tersebut dihadiri peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumut, BPS dan Bank Indonesia. Rapat tersebut bertujuan untuk mencari solusi dan jalan keluar berbagai permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi di Sumut.

“Apalagi ini jelang hari raya besar Idul Adha, perlu kita mencari jalan untuk mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga komoditas kita,” kata Naslindo.

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved