Breaking News:

Pergub KJA

Kerambah Jaring Apung Danau Toba Dibabat Habis, Anggota DPRD Sumut Sebut Pergub Persulit Warga

Anggota DPRD Sumut dari Gerindra sebut Pergub mengenai kerambah jaring apung menyulitkan masyarakat

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
HO
Petugas gabungan Pemkab Samosir dibantu aparat TNI dan Polri menertibkan kerambah jaring apung milik warga di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIMALUNGUN- Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Gusmiyadi, meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkaji ulang penetapan status perairan Danau Toba oligrotrofik atau sanitasi airnya yang dapat dikonsumsi. 

Ia menilai, pnerapan dan penegakan peraturan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung dan status perairan Danau Toba menjadi oligrotropik akan semakin mempersulit perekonomian masyarakat yang tinggal dipesisir Danau Toba.

Gusmiyadi sendiri telah beberapa kali melakukan diskusi dengan masyarakat Danau Toba.

Ia mencatat, bahwa saat ini polemik tentang keberadaan kerambah jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba sangat meninggi, karena penegakan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung dan penetapan status perairan Danau Toba oligrotrofik.

Selain itu, kata Gusmiyadi, pemerintah juga saat ini secara agresif telah mulai melakukan tindakan mengosongkan keramba jaring apung dari perairan Kawasan Danau Toba 

"Setelah kami tinjau, hal ini dilakukan tanpa solusi yang komperehensip dan hingga kini alih usaha yang dijanjikan untuk memenuhi hidup masyarakat belum juga jelas," terang Gusmiyadi, Minggu (26/6/2022).

Menurutnya, penegakan peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang daya tampung dan status Danau Toba dinilai akan berdampak luas bagi perekonomian rakyat, baik kegiatan pariwisata dan perikanan.

Faktanya di lapangan, ribuan masyarakat masih menggantungkan hidup dari perairan kawasan Danau Toba termasuk usaha Budidaya ikan.

"Untuk itu, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendesak pemerintah Sumatera Utara agar melakukan kajian ulang tentang status perairan Kawasan Danau Toba," ujar Gusmiyadi, usai mendengarkan jeritan sejumlah petani keramba jaring apung di Dusun Panahatan Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah selayaknya harus melihat dan mengkaji persoalan ini secara paripurna termasuk mengkaji dampak-dampak yang akan ditimbulkan penerapan peraturan SK tersebut, tentunya setelah turun ke lapangan dan melihat potensi perairan Danau Toba 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved