Sejumlah Negara Dalam Bahaya Kebangkrutan, Bakal Susul Sri Lanka, Indonesia Klaim Aman

TRIBUN-MEDAN.com - Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Sri Lanka diprediksi bakal ikut dialami sejumlah negara berpenghasilan rendah lainnya.

Negara-negara seperti Laos, Myanmar hingga Pakistan saat ini tengah mengalami lonjakan harga bahan makanan dan bahan bakar untuk warganya.

PBB pada bulan lalu merilis laporan bertajuk Crisis Response Group menyebut lebih dari separuh negara termsikin di dunia saat ini sedang terlilit utang.

Baca juga: Kekacauan Sri Lanka: Istana Kepresidenan Dibobol, Ada Tumpukan Uang dan Celana Dalam Gotabaya

Negara-negara itu disebut beresiko tinggi dalam kesulitan.

Laos sebelum pandemi Covid-19 mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat.

Namun, begitu pandemi membuat utang Laos seperti dialami Sri Lanka.

Laos bahkan bermohon restrukturisasi utang bernilai miliaran dolar AS, pasalnya cadangan devisa Laos tersisa hanya kurang dari dua bulan impor.

Mata uangnya pun jatuh 30 persen yang memperburuk kesengsaraan negara itu.

Sementara Myanmar, dampak aksi kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 turut memengaruhi kondisi perekonomian negara.

Kini Myanmar dikenakan sanksi dari negara Barat seperti penarikan bisnis secara besar-besaran.

Dampaknya ekonomi Myanmar terkontraksi minus 18 persen pada tahun lalu dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini.

Aksi kudeta militer di Myanmar membuat lebih dari 700 ribu orang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka.

Baca juga: Setelah Sri Lanka, Ini Sejumlah Negara Diambang Kebangkrutan, Indonesia?

Krisis ekonomi juga mengancam Pakistan. Lonjakan harga minyak mentah dunia membuat harga bahan bakar dan harga-harga lainnya di negara tersebut turut mengalami kenaikan.

Inflasi di negara Pakistan tercatat melompat jauh lebih dari 21 persen.

Mata uang rupee Pakistan pun merosot 30 persen terhadap dolar AS pada tahun lalu dan cadangan devisanya turun menjadi hanya 13,5 miliar dolar AS atau setara dua bulan impor.

Saat ini, Pakistan tengah meminta bantuan IMF untuk mencairkan dana talangan 60 miliar dolar AS.

Indonesia Diklaim Aman

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan inflasi Indonesia pada Juni 2022 yang tercatat 4,35 persen masih tergolong moderat dibandingkan negara lain.

Menurutnya, melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global.

"Daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga," tutur Febrio.

CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani menambahkan Pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi menghadapi ancaman inflasi global.

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi di Indonesia, antara lain pengaruh global seperti situasi perang Rusia-Ukraina yang telah menyulut kenaikan harga komoditas.

"Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat koordinasi terutama terkait dengan rencana penyesuaian harga yang diatur pemerintah sehingga dapat mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," kata Johanna.

Pemerintah juga perlu melakukan stabilisasi harga pangan dengan memastikan pasokannya terutama harga minyak goreng, sehingga diharapkan tekanan inflasi tidak meningkat signifikan dan masih dapat terkendali.

(Tribun Network/nas/yat)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kebangkrutan Sri Lanka Menular ke Negara Tetangga, dari Laos Sampai Pakistan