W20 Summit

Di Tengah Momen W20 di Danau Toba, Aktivis Bentangkan Spanduk Tolak Aktivitas Perusakan Hutan

Mereka membentangkan spanduk sebagai bentuk protes atas dugaan kerusakan hutan yang diduga dilakukan perusahaan di Kawasan Danau Toba.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Tommy Simatupang
HO
Aksi ini ternyata dilaksanakan oleh Greenpeace Indonesia, organisasi masyarakat adat setempat, dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Mereka menuntut untuk dicabut izin TPL dan DPM. 

TRIBUN-MEDAN.com, PARAPAT- Pada sisi lain, di tengah acara W20 Summit yang dihadiri puluhan delegasi dari sejumlah negara ada aksi yang menarik perhatian. 

Di permukaan Danau Toba sebuah kapal melaju pelan dengan membentangkan sejumlah spanduk spanduk yang bertuliskan tentang perusahaan yang berada di Kawasan Danau Toba. 

Aksi ini ternyata dilaksanakan oleh Greenpeace Indonesia, organisasi masyarakat adat setempat, dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). 

Mereka membentangkan spanduk sebagai bentuk protes atas dugaan kerusakan hutan yang diduga dilakukan perusahaan di Kawasan Danau Toba. 

Pada unggahan Instagram KSPPM bertuliskan caption: Greenpeace Indonesia dan organisasi masyarakat adat setempat, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menggelar aksi dengan spanduk mengambang raksasa selama konferensi W20 di Danau Toba, Parapat, Sumatera Utara. Aksi mendukung perempuan masyarakat adat melindungi hutan adat mereka di kawasan yang dirusak oleh PT Toba Pulp Lestari. Aktivis dan masyarakat adat memegang spanduk di atas perahu di Danau Toba.  

Amatan tribun-medan.com, spanduk yang terbentang di kapal itu bertuliskan: "Danau Toba Lestari Tanpa Toba Pulp Lestari", "Hentikan Aktivitas dan Cabut Izin PT Dairi Prima Mineral", "Kedaulatan Pangan Bukan Foodestate", Cabut Izin TPL", dan "Save Tombak Kemenyan".

Selain itu ada spanduk yang berukuran raksasa mengapung di permukaan Danau Toba yang bertuliskan  “Perempuan Sumatera Utara Lawan Deforestasi”.

Banner tersebut dibentangkan oleh sejumlah aktivis serta para perempuan pedesaan Toba.

Lewat aksi tersebut, mereka menyampaikan pesan kepada para partisipan W20 Summit di Parapat, untuk melihat kondisi hutan dan hak-hak masyarakat adat, khususnya perempuan adat dari ancaman deforestasi dan eksploitasi lahan.

“Aksi ini adalah bentuk penyampaian aspirasi kami bahwa pertemuan W20 Summit yang
mengedepankan isu kesetaraan dan diskriminasi gender, ekonomi inklusif, perempuan marjinal dan kesehatan, seharusnya juga berkaca pada apa yang terjadi di hutan Sumatera Utara dan
sekitarnya. Banyak masyarakat adat khususnya perempuan adat dan pedesaan terpaksa kehilangan ruang hidupnya akibat perampasan tanah dan hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, demi meraup keuntungan semata”, tegas Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Sekar Banjaran Aji, Rabu (20/7/2022).

Ia juga menjelaskan, perempuan adat di Sumatera Utara telah lama menjadi korban akibat kepentingan struktural.

"Perempuan adat di tanah Sumatera Utara dan hampir seluruh wilayah Indonesia telah lama
menjadi korban akibat ketimpangan struktural dan pembangunan eksploitatif yang tidak
memperhatikan aspek gender. Berbagai program pembangunan telah menimbulkan konflik sosial serta kehancuran lingkungan hidup yang kemudian mengesampingkan dan bahkan melanggar hak-hak perempuan," tuturnya.

"Kelompok perempuan adalah kelompok yang paling rentan kehilangan sumber penghidupan akibat kasus penghancuran hutan dan perampasan lahan, serta seringkali juga mengalami kekerasan di wilayah-wilayah konflik agraria," sambungnya.

Selanjutnya, Kordinator Bidang Study Advokasi KSPPM Rocky Pasaribu mengutarakan soal penyerahan SK Hutan Adat oleh Presiden Joko Widodo bagi masyarakat adat di kawasan Danau Toba.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved