Breaking News:

Kasus Korupsi

SAKSI Ahli Dihadirkan dalam Dugaan Korupsi Gas 3 Kg Labuhanbatu, Rugikan Negara hingga Rp 327 Juta

Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan gas elpiji 3 kg di Labuhanbatu dengan terdakwa Kepala Desa (Kades) Aek Nabara Tri Hartono terus bergulir.

TRIBUN MEDAN/GITA
Sidang lanjutan dugaan korupsikan pengadaan gas elpiji 3 kg, Kepala Desa (Kades) Aek Nabara dengan terdakwa Tri Hartono di Pengadilan Negeri Medan, Senin (25/7/2022) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan gas elpiji 3 kg di Labuhanbatu dengan terdakwa Kepala Desa (Kades) Aek Nabara Tri Hartono terus bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (31/5/2022).

Giliran ahli auditor dari Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Siti Khadijah Panjaitan dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi.

Di hadapan majelis hakim diketuai Yusafrihardi Girsang, ahli mengatakan ia sebelumnya mengikuti ekspose di Kejari Labuhanbatu atas identifikasi tim penyidik.

Menurut ahli, ada 3 poin diindikasikan berakibat pada kerugian keuangan negara. Pertama, tabung ada di gudang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) S Tiga Aek Nabara.

"Tapi tabungnya tidak bisa diisi ulang dan tidak bisa dimanfaatkan. Ada indikasi tabung gasnya berasal dari bukan agen resmi. (Tabung) bekas pakai bisa (diisi ulang) bila memang dari agen resmi. Tapi tabung yang ada di gudang tidak bisa diisi ulang," urainya menjawab JPU Noprianto Sihombing didampingi Dimas.

Baca juga: ANGKA Covid 19 di Karo Bertambah dalam Sepekan Terakhir, Tiga Orang Terpapar

Kedua, kata saksi karena tabung gasnya tidak bisa diisi (dipergunakan warga desa) juga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Ketiga, ada indikasi pembayaran fiktif Yang Mulia. Dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan belanja pegawai sebesar Rp2.100.000 dikali 12 bulan.

Hasil audit kami dalam perkara ini kerugian keuangan negaranya total Rp 327 juta," pungkasnya.

Usai mendengar keterangan saksi, Majelis Hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang pun melanjutkan persidangan pekan depan.

Sebelumnya JPU Noprianto Sihombing dalam dakwaan menguraikan, bahwa adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa S-3 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.161.591.000.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa S-3 Aek Nabara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya membentuk Unit Usaha yaitu Pendirian Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg.

"Berdasarkan Peraturan Desa S-3 Aek Nabara BUMDes Matra Abadi Jaya memperoleh dana penyertaan modal sebesar Rp. 446.616.000, yang bersumber dari APBDes Desa S-3 Aek Nabara tahun anggaran 2018," kata jaksa.

Namun, terdapat perubahan dana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Matra Abadi Jaya berdasarkan Peraturan Desa S-3 Aek Nabara yang ditandatangani oleh Terdakwa mana dana penyertaan modal menjadi sebesar Rp 437.276.000, yang bersumber dari APBDes Desa S-3 Aek Nabara tahun anggaran 2018.

Bahwa Penyertaan modal terhadap BUMDES Matra Abadi Jaya ditransfer ke rekening BUMDes dalam dua tahap yakni, tahap I sebesar Rp 100 juta, tahap II sebesar Rp 337.276.000.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved