Polres Simalungun
Kunjungi Masyarakat Adat Sihaporas Terkait Konflik TPL, Kapolres Simalungun: Kami Menjemput Aspirasi
Kapolres Simalungun AKBP Ronal Freddy C Sipayung SH SIK MH mengunjungi masyarakat adat Keturunan Ompu Mamontang Laut AmbaritaSihaporas (Lamtoras).
TRIBUN-MEDAN.COM, SIMALUNGUN - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Simalungun mengunjungi masyarakat adat di kawasan Danau Toba, yakni Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (28/7/2022).
Kapolres Simalungun AKBP Ronal Freddy C Sipayung SH SIK MH datang bersama Dandim 0207/ Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy Suherman Buanan SIP MHan, dan Tapem (Tata Kelola Kepemerintahan) Kabupaten Simalungun Amon C. Sitorus.
Forkompinda Simalungun mengunjungi masyarakat adat Lamtoras), di dusun Lumban Ambarita Sihaporas, untuk berdialog dan berdiskusi mencari akan masalah konflik agraria. Juga pendekatan kepada warga terkait Perhelatan Danau Toba Rally yang dijadwalkan berlangsung 5 - 7 Agustus 2022.
Rally akan menempuh lintasan sepanjang 132 kilometer di kawasan konsesi perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL), yang berlokasi di Hutan Tanaman Industri (HTI) TPL Sektor Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Lintasan ini antara lain melewati areal tanah adat Sihaporas. Masyarakat adat Sihaporas menolak rally melintasi wilayahnya, dan mengancam memblokir jalan. Sebab, masyarakat menilai, pihak panita penyelenggara sama sekali belum berkomunikasi, semacam permisi.
Masyarakat mengirim surat penolakan kepada Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo dan Wakil Gubernur Sumut juga manan Ketua Umum IMI Sumut Musa Rajekshah.
Terkait penolakan ini, Kaporles dan Dandim meminta masyarakat agar dapat bekerja sama menyukseskan agenda Pemprov Sumatera Utara.
Lalu, masyarakat berjanji mengizinkan pebalap melintasi wilayah adat Sihaporas dengan syarat, Forkompinda dan terutama Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, bersedia menandatangi surat dukungan atas permintaan warga untuk pencadangan hutan adat Sihaproas kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta.
Lamtoras pun menyodorkan selembar surat untuk ditandatangi Forkompinda. Surat ini akan dibahas Forkompinda bersama Bupati dalam waktu dekat.

Baca juga: Masyarakat Adat Sihaporas Hampir Terlibat Bentrok dengan Polisi, Buntut Konflik dengan PT TPL
Kedatangan Kapolres Simalungun bersama Dandim 0207/ Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy Suherman Buanan disambut hangat masyarakat adat Lamtoras Sihaporas.

Kapolres Simalungun menjelaskan Kegiatan Temu Ramah, Tukar Pikiran Kapolres Simalungun dan Forkopimda Simalungun Dengan Masyarakat Adat Ambarita Sihaporas (Lamtoras), dalam rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) yang aman dan sejuk.

Kepada warga, Kapolres Simalungun berterimakasih atas penyambutan yang hangat dari para tokoh serta Masyarakat Adat Ambarita Sihaporas (Lamtoras).
Baca juga: AMMA Desak Pemerintah Agar Menyelesaikan Konflik Tanah di Sihaporas

"Kehadiran kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menerima serta menampung aspirasi masyarakat mengenai permasalahan antara kelompok Lamtoras dengan PT TPL Sektor Aek nauli". Kata Kapolres.

Polres Simalungun bersama Forkopimda Kabupaten Simalungun akan mencoba memfasilitasi konflik yang terjadi antara masyarakat Lamtoras dengan PT TPL.
