Ikuti Rapat Besar Pemberantasan Korupsi, Ini Harapan Afandin kepada KPK

Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Sumatera Utara I menggelar rapat besar

Editor: Ismail
Dok. Pemkab Langkat
Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Sumatera Utara I menggelar rapat besar pemberantasan korupsi di Kabupaten Langkat, Rabu (10/8/2022). 

"Saya yakin kehadiran KPK untuk memberikan solusi kepada kita semua," cetusnya.

Selanjutnya, Afandin juga menyinggung soal besaran gaji PNS yang perlu untuk diperhatikan sebagai upaya pencegahan korupsi.

"Termasuk soal gaji PNS juga perlu jadi masukan Pak, ada PNS yang punya anak lima gaji Rp2,5 juta, untik ongkos sekolah pun gawat. Jadi ini, bagian dari problematika kami, yang kami pikir inilah saatnya untuk kami sampaikan. Dan Insya Allah kehadiran KPK bisa memberikan catatan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan yang terbaik," katanya.

"Harus ada win win solution, disatu sisi kita membutuhkan peraturan, untuk menciptakan good goverment. Di sisi lain, SDM dengan kemampuannya juga harus diperhitungkan, apakah pantas penerimaaan sekian, dengan kemampuan yang sekian," tandasnya.

Sembari berharap semoga dengan pertemuan ini, masyarakat lebih merasakan, pemerintah hadir untuk menjadi modal kesejahteraan bagi masyarakat.

Kasatgas Korsupgah KPK wilayah Sumut I Maruli Tua menjelaskan KPK tugasnya sangat lengkap, yakni mulai dari Pencegahan, Penindakan dan Koordinasi.

"Jadi KPK itu, sebelum terjadinya tindak pidana korupsi, sudah melakukan sosialisasi/koordinasi pencegahan, tetapi mungkin daerah-daerah yang mengabaikannya, seperti di Kabupaten Langkat. Baru-baru ini terjadi OTT," kata
Maruli Tua.

Maruli Tua menjelaskan, mengapa bisa terjadi korupsi? Bentuk atau kategori korupsi itu diantaranya, yakni menyebabkan kerugian keuangan negara, seperti di Kabupaten Langkat yang baru-baru ini terjadi.

Kemudian di Desa-desa, memang Dana di Desa terbatas, tetapi kalau dikorupsi, ini menjadikan kerugian negara. Di Desa KPK tidak menangani, tetapi ditangani Kapolres dan Kejari.

Kemudian Suap, yaitu KPK melakukan OTT suap/sogok, karena adanya kesepakatan hingga terjadi transaksi.

Tindak pidana ini rawan terjadi di Dinas - Dinas yang mengelola anggaran besar, seperti di PUPR, Pendidikan dan Kesehatan.

"Bapak Ibu sekalian, hentikan budaya itu, karena identik dengan gratifikasi," jelas Maruli Tua.

Kemudian dijelaskannya lagi, yakni pemberantasan pemerasan. Penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang dan bentuk kecurangan dalam pengadaan.

"Korupsi jual beli jabatan itu dihentikan. Begitu juga Pak Camat, Pak Kepala Dinas, jangan ada jual beli jabatan. Kalau Bapak Ibu kompeten, jangan sangsi dan ragu untuk jadi Camat, dan Kadis, jangan pake sogok, dan bisa dilaporkan ke KPK," beber Maruli Tua.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved