Unjukrasa di DPRD Sumut

Demo di DPRD Sumut, Serikat Buruh dan Pekerja Tuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi 8 Persen

Aliansi Serikat Buruh Sumatera Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (15/8/2022).

Demo di DPRD Sumut, Serikat Buruh dan Pekerja Tuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi 8 Persen

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Aliansi Serikat Buruh Sumatera Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (15/8/2022).

Seratusan buruh dan pekerja yang terdiri dari berbagai serikat buruh menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan kenaikan upah minimum provinsi sebesar delapan persen.

Masing-masing perwakilan serikat buruh menyampaikan delapan tuntutannya di hadapan anggota DPRD Sumut.

Perwakilan SBMI (Serikat Buruh Merdeka Indonesia) Merdeka, Rintang Berutu mengatakan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan pekerja/buruh dan keluarganya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh kaum pekerja/buruh.

"Pemerintah justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang semakin memperberat beban ekonomi kaum pekerja/buruh melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang sangat merugikan pekerja/buruh," ujarnya.

Dikatakannya, penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dilakukan tanpa survey harga kebutuhan hidup layak dan penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

"Hal ini membuat Peraturan Pemerintah tersebut mereduksi hak Dewan Pengupahan dan gubernur dalam melakukan penetapan upah. Padahal dalam pandemi Covid-19, pemerintah justru membiarkan kaum pekerja dan buruh yang dalam posisi lemah dan terjepit oleh himpitan ekonomi bertarung untuk menentukan kesejahteraannya sendiri," katanya.

Rintang mengatakan melalui PP Nomor 36 tahun 2021 akan menghilangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

"Sektor usaha unggulan yang telah didengungkan pemerintah menjadi tidak ada esensinya dengan hilangnya Upah sektoral," ucapnya.

Adapun delapan tuntutan aliansi serikat buruh di Sumut yakni pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, cabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Meminta kepada pemerintah agar memberlakukan kembali Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota tahun 2022, naikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 8 persen tahun 2023.

Cabut Izin Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja yang melanggar aturan seperti membayar upah di bawah UMK, tidak mendaftarkan buruh menjadi peserta BPJS, memaksimalkan fungsi dan tugas Pengawas Ketenagakerjaan.

Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS Hendro Susanto yang menerima massa aksi mengatakan pembahasan dan penetapan upah minimum dilakukan setiap tahunnya pada Bulan November.

Hendro mengaku setuju dengan pernyataan sikap serikat buruh yang meminta upah minimum dinaikkan.

"Memang harus naik setidaknya upah minimum provinsi Sumut, karena provinsi yang lain sudah naik. Maka dari itu saya mengajak serikat buruh juga memantau pembahasan ini bersama Dewan Pengupahan sehingga bisa diterapkan upah buruh yang pro rakyat," katanya.

(cr14/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved