APBD Deliserdang

Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Deliserdang 2021 Diberi Catatan Setelah Batal Diterima

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Deliserdang diberi catatan setelah sebelumnya gagal diterima

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN
RAPAT PARIPURNA TAK KUORUM - Anggota DPRD Deliserdang menunggu rekannya yang lain datang dan masuk ke ruang paripurna Selasa, (2/8/2022). Rapat paripurna DPRD Deliserdang dengan agenda pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 batal dilaksanakan Selasa, (2/8/2022) 

Politisi Partai Golkar ini menyebut jika dibandingkan pada tahun 2020 angkanya sebesar 3,88 persen. 

"Hal ini menjadikan evaluasi sehubungan dengan prestasi laporan keuangan yang diperoleh dari BPK RI dengan kondisi meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Deliserdang tahun 2021," kata OK Arwindo. 

Baca juga: Bobby Sebut Akan Tindak Tegas Kontraktor Nakal yang Mainkan Proyek Pembangunan Dari APBD Pemko Medan

Untuk itu, sambung Arwindo Banggar mengingatkan bahwa amanah uang rakyat dalam bentuk pajak rakyat idealnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan.

Opini WTP dari BPK RI yang diperoleh Pemkab hendaknya diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan semakin rendahnya angka kemiskinan di Kabupaten Deliserdang.

Disebut secara umum Banggar melihat dan mencatat beberapa hal terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. 

"Harapannya pada waktu yang akan datang Pemkab Deliserdang dalam mensinergikan prestasi laporan keuangan WTP dari BPK Ri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus bentuk tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang diperoleh dari yang rakyat," kata OK Arwindo. (dra/tribun-medan.com). 

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved