Breaking News:

Berita Medan

Geruduk PN Medan, Massa JPKP Minta Berantas Mafia Perkara di Jalan Kuda

Massa tersebut sambangi PN Medan sambil membawa spanduk yang bertuliskan, berantas mafia perkara dan tegakkan hukum dan keadilan di PN Medan

TRIBUN MEDAN/GITA
Puluhan massa yang tergabung dalam DPW Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) dan Komunitas Sahabat Indonesia (KSI) geruduk Pengadilan Negeri Medan, Senin (22/8/2022)  

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Puluhan massa yang tergabung dalam DPW Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) dan Komunitas Sahabat Indonesia (KSI) geruduk Pengadilan Negeri Medan, Senin (22/8/2022)

Massa tersebut sambangi PN Medan sambil membawa spanduk yang bertuliskan, berantas mafia perkara dan tegakkan hukum dan keadilan di PN Medan

Kordinator Lapangan (Korlap) massa JPKP Nicodemus Roger Nadeak dalam orasinya menjelaskan adanya rencana Juru Sita Pengadilan Negeri melaksanakan Eksekusi tanah di Jalan Kuda, Medan, Rabu 24 Agustus 2022 antara Lim Sun San/Halim Tjipta Sanjaya, Oei Giok Li Ng dengan Usman Ahmad Balatif dan Abdul Nasir terindikasi kejanggalan

Baca juga: Setor Rp 500 Juta ke PN Medan, Dijamin Ustaz Pendukung Jokowi, Mujianto alias Anam Tidak Ditahan

Menurut Nicodemus, sengketa tanah tersebut ditengarai adanya dugaan permainan mafia perkara yang diduga memperalat oknum di Pengadilan Negeri Medan dan Polrestabes

Mencuatnya permasalahan ini, kata Nicodemus jangan memperburuk citra Kepolisian dan institusi pengadilan di Medan.

Nicodemus Nadeak dalam orasinya mengingatkan aparat Polrestabes dan Pengadilan Negeri Medan, untuk tidak memihak serta segera membatalkan eksekusi yang syarat dangan adanya tekanan dari mafia perkara. 

Pihaknya meminta Kapolri dan Mahkamah Agung membersihkan oknum-oknum yang bermain dalam permasalahan ini.

"Kita tidak mau institusi pengadilan dan kepolisian tercoreng oleh oknum mafia perkara itu. Kami meminta eksekusi dibatalkan demi hukum dan kita juga mendesak kepada Kapolri dan Menkopolhukam agar menindak oknum-oknum yang terlibat," kata Nicodemus didampingi Dedek Sumarna dari DPP KSI

Nicodemus menilai ada persoalan mendasar dalam kasus ini, ia menilai aparat tidak jeli sehingga masyarakat mencium adanya dugaan permainan dan tekanan mafia perkara dalam kasus ini.

"Pertama tanah tersebut merupakan milik Halim Tjipta Sanjaya dan sudah berkekuatan hukum tetap sesuai akta jual beli pada 10 Juli 1997. 

Tanah tersebut semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salim Bahadjadj dan statusnya telah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Halim Tjipta Sanjaya dengan nomor 839/Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997," katanya.

Baca juga: Pukul Kepala Tetangga Pakai Besi Hingga Berdarah, Pandi Kini Jalani Persidangan di PN Medan

Kedua, katanya dalam perkara tersebut masih ada upaya hukum bantahan dan upaya hukum kasasi dari Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Li Ng sedang berjalan dalam proses dan belum ada putusan. 

"Kita melihat dalam proses ini seperti ada pemaksaan dan tekanan sehingga aparat sembrono dan tergesa-gesa," katanya.

Kejanggalan berikutnya, dalam kasus ini lanjutnya pemohon eksekusi juga tidak memiliki legal standing atau dasar untuk mengajukan eksekusi. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved