Breaking News:

Pemerintah Diminta Serius Turunkan Angka Stunting

kondisi inflasi yang gila-gilaan saat ini di sejumlah negara termasuk Indonesia, dikhawatirkan akan memperburuk konsumsi gizi bagi anak

Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Relawan dari Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) mengampanyekan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Pemko Medan, beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) meminta agar pemerintah serius dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Sebagaimana saat ini pemerintah gencar-gencarnya kampanye untuk menurunkan angka stunting.

Seperti diketahui, prevalensi pada Baduta (bayi di bawah dua tahun) stunting di Indonesia dari 2013 hingga ke 2018 mengalami penurunan, yakni dari 32,8 persen menjadi 29,9 persen, namun angka tersebut masih jauh lebih tinggi dari batas toleransi WHO yaitu 20 persen.

Di Provinsi Sumatra Utara, prevalensi stunting pada anak juga terhitung tinggi yakni sebanyak 25 persen masih di atas angka secara nasional. Bahkan ada 12 kabupaten kota angka sunting di atas 38 persen. Yang paling tinggi terdapat di Mandailing Natal yakni 47,7 persen.

Koordinator Divisi Advokasi YPI Elisabeth SH merasa khawatir, jika penurunan angka stunting tidak tercapai maka bonus demografi pada tahun 2030 di Indonesia tidak bisa dimanfaatkan karena kesehatan anak dan pemuda buruk akibat angka stunting yang tidak mampu dikendalikan.

Di sisi lain, kondisi inflasi yang gila-gilaan saat ini di sejumlah negara termasuk Indonesia, dikhawatirkan akan memperburuk konsumsi gizi bagi anak, termasuk ibu hamil.

Dari pantauan YPI di pasar, terjadi kenaikan bahan pokok yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Baik beras, minyak makan, hingga lauk pauk. Kenaikan dipastikan akan terjadi jika pemerintah akan menaikkan harga BBM.

Baca juga: Ciptakan Rumah Aman bagi Anak, YPI: Banyak Pelaku Kekerasan dari Orang Terdekat

Tidak bisa dipungkiri, kondisi ini akan mempengaruhi konsumsi gizi bagi masyarakat khususnya yang ekonomi lemah.

"Per hari saja untuk biaya hidup keluarga dengan anak 3, minimal Rp 50.000, apa mungkin bisa memenuhi gizi anak jika uang tersebut harus dibagi lagi dengan konsumsi rokok orangtuanya, ini sangat beresiko jika tidak segera dikendalikan," ujar Elisabet prihatin.

Menarik sekaligus memprihatinkan, menurut Elisabet, ketika kebutuhan pokok naik, namun orangtua, khususnya kaum bapak, tidak mampu mengurangi konsumsi rokok. Data BPS juga menempatkan bahwa belanja rokok dan produk tembakau terbesar setelah belanja beras. Akibatnya orangtua cendrung mengabaìkan dan mengurangi gizi pada anak. Ini berbahaya dan sudah bukan rahasia umum. Kebanyakan bagi perokok, lebih rela mengurangi belanja makan dari pada belanja rokok. Ini sangat miris .

"Asupan gizi tidak terpenuhi, ditambah lagi anak terpapar oleh asap rokok. Paparan yang diterima anak dari berbagai tempat, di rumah, di lingkungan dan di sarana umum," katanya.

Konsumsi rokok menurut Elisabet merupakan penyebab stunting, baik secara langsung melalui paparan asap rokok pada anak sejak masa kandungan, mau pun secara tidak langsung dimana belanja rokok mengurangi biaya makanan bergizi.

Untuk itu, YPI meminta agar pemerintah bisa ikut andil melakukan tindakan nyata, tegakan regulasi. Setidaknya regulasi yang ada akan membatasi prilaku merokok masyarakat khususnya di tempat umum.

Elisabet juga meminta, ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat, menunda pemberian bantuan jika ternyata ditemukan kepala keluarga yang masih merokok. Karena besar kemungkinan bantuan pemerintah akan digunakan untuk membeli rokok yang paparan asapnya justru merusak tumbuh kembang anak.

Untuk itu, YPI meminta pemerintah segera bertindak, jika serius menurunkan angka stunting BKKBN pada tingkat provinsi hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki andil penting dalam meneruskan kampanye edukasi ini kepada masyarakat dalam mendukung program percepatan penurunan stunting dengan ikut mengendalikan perokok.

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved