Awalnya Garang Minta Kapolri Diberhentikan, Saat Tatap Muka Anggota DPR RI Ini Malah Melempem

TRIBUN-MEDAN.COM - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberhentikan sementara setelah publik ditipu oleh institusi Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Menurut dia, jabatan itu bisa diambilalih oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Politikus Partai Demokrat itu menilai, publik sudah tidak percaya dengan kepolisian dalam mengusut kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo tersebut.

"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Ia menjelaskan, ketidakpercayaan publik terhadap Polri dalam penanganan kasus Ferdy Sambo lantaran Polri awalnya mengumumkan kepada publik bahwa Brigadir J tewas akibat baku tembak.'

Namun, setelah keluarga curiga dan publik menyoroti lebih jauh, Polri mengusut kembali lalu mengumumkan hal yang berbeda.

"Kita enggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan publik. Publik ditipu juga kita kan. Kita tanggapi ternyata salah jadi publik dibohongi oleh polisi," ujarnya.

Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal.

Dua lainnya adalah istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan serta seorang asisten rumah tangga Sambo Kuat Maruf.

Tak Lagi Garang

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menjelaskan alasan dirinya sempat mengusulkan menonaktifkan jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Hal ini disampaikannya langsung di delapan Listyo Sigit saat rapat kerja dengan Kapolri terkait perkembangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Gedung DPR RI, Rabu (24/8/2022). 

Benny menyebut, pernyataannya terlontar lantaran dirinya mendengar ucapan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan kalau Irjen Ferdy Sambo mempunyai kekuatan di dalam Mabes Polri. 

"Kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini maka pada saat itulah dalam konteks cerita Ketua Kompolnas yang adalah juga Menko Polhukam bagaimana dia juga menceritakan bagaimana Pak Kapolri juga tersandera oleh kerajaan Sambo ini," kata Benny.

"Maka saat itulah saya mengusulkan sekali lagi dalam konteks cerita beliau, saya mengusulkan kalau begitu Bapak Menko Polhukam mengapa pada saat itu tidak diminta saja kepada Bapak Presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara untuk bisa mengungkapkan kasus itu apa adanya,” sambungnya. 

Menurut dia, bila keberadaan Kerajaan Sambo ada di Mabes Polri harus dijelaskan oleh Kapolri agar tidak menjadi isu liar di publik. 

“Kalau betul kerajaan Sambo bisa mendominasi sampai ke bagian-bagian yang paling suci di lembaga ini. Itu yang saya katakan. Daripada Pak Menko Polhukam cuap-cuap di publik cerita ada jenderal yang mengancam mengundurkan diri kan itu ceritanya Pak, yang kita minta sebut saja namanya, jangan bikin masalah, tidak lebih dari itu,” ujar dia.

Meski begitu, politikus Partai Demokrat itu menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hingga terang benderang.    

“Ya bahwa kemudian ada teman-teman yang ramai-ramai untuk wah mendukung, endak ada konteks itu. Kalau soal dukung, saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri dengan kata dan juga dengan doa."

“Jadi, tidak ada agenda. Enggak ada itu. Yang ngomong itu mungkin membawa pesan kelompok atau golongan-golongan yang ingin diperjuangkannya. Tapi jelas kita tidak. Apa yang saya sampaikan di sini itulah apa adanya," katanya. 

(*/KOMPAS.TV/TV Parlemen)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.Tv dengan judul Ini Alasan Benny K Harman Sempat Usulkan Menonaktifkan Kapolri dan dikompilasi dengan berbagai sumber lain