Berita Medan

Kadispora Medan Segera Revitalisasi Lapangan Sejati, Pastikan Tetap Sebagai Sarana Olahraga

Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Kadispora) Medan Pulungan Harahap memastikan akan segera merevitalisasi Lapangan Sejati dalam waktu dekat.

Tribun Medan/Anisa Rahmadani
Aksi unjuk rasa warga digelar, Senin (22/8/2022) di tiga lokasi sebagai wujud protes terkait klaim Pemko Medan terhadap Lapangan Sejati, Medan sebagai aset pemerintah. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Kadispora) Medan Pulungan Harahap memastikan akan segera merevitalisasi Lapangan Sejati dalam waktu dekat.

Menurut Pulungan, kegiatan revitalisasi bisa dilakukan karena Lapangan Sejati merupakan aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

"Dalam waktu dekat revitalisasi akan kita lakukan," jelas Pulungan, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: Tak Terima Lapangan Sejati Disebut Milik Pemko Medan, Masyarakat Gelar Unjuk Rasa di Tiga Lokasi

Pulungan juga menyatakan bahwa ketika usai direvitalisasi, pihaknya tidak akan menghilangkan aktivitas yang biasa dilakukan di Lapangan Sejati

"Pemko Medan menjamin tidak akan menghilangkan aktivitas yang ada di Lapangan Sejati apalagi sekolah sepak bola (SSB) dan olahraga lainnya," ucapnya.

Hanya saja, ditegaskan Pulungan, selain Pemko Medan, pihak mana pun tidak bisa mengeklaim sebagai pengelola Lapangan Sejati, apalagi sebagai pemilik.

 “Ini juga berarti, pihak-pihak tersebut juga tidak memiliki hak untuk menyewa-nyewakan Lapangan Sejati,” sebutnya.

Sementara klaim Pemko Medan terhadap Lapangan Sejati bertolak belakang dengan pernyataan warga Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor.

Menanggapi hal itu, Pulungan mengaku sudah memeriksa dengan teliti surat kepemilikan Lapangan Sejati yang disebut dimiliki masyarakat.

"Semua surat terkait kepemilikan lahan tersebut ditandatangani Ibrahim, Penghulu Simpang Tiga Titi Kuning, Pangkalan Masyhur atas nama Pemerintah Kota bukan pribadi," ungkapnya.

Kata Pulungan, bahwa surat itu atas nama pemerintah dibuktikan dengan surat-surat yang ditandatangani tersebut tertera nomor pemerintah.

"Dan ada di atas tanda tangannya tertulis Penghulu Simpang Tiga Titi Kuning sehingga semua yang ditanda tangani Ibrahim itu atas nama pemerintah," jelasnya. 

Pulungan menyebutkan, surat yang dimiliki oleh masyarakat tersebut merupakan surat permohonan pada tanggal 4 Desember 1948.

Baca juga: Pemko Medan Klaim Lapangan Sejati Milik Pemerintah, Pengurus POR Mengadu ke DPRD Medan

"Atas nama pemerintah menyampaikan surat permohonan tertanggal 4 Desember 1948 kepada Administrateur Sei Glugur, G. Varberg yang berisikan permintaan tanah untuk rumah sekolah, maktab, serta lapangan bola. Permohonan ini pun mendapat persetujuan dari G. Varberg," ucapnya membacakan surat tersebut.

Surat yang ditandatangani Ibrahim atas nama pemerintah ini, lanjut Pulungan, yang menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT)

"SKT dengan Nomor:593.21/05/SKT/PM/2010 yang ditandatangani Lurah Pangkalan Pangkalan Masyhur, Ahmad Minwal, S.Sos yang menerangkan, bahwa Ahmad Minwal, S. Sos bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor, Medan, mengusahai/mengerjakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Jendral Besar A.H, Nasution/Jalan Karya Jaya dengan peruntukan lapangan bola kaki dan lainnya," ucapnya.

(cr5/tribun-medan.com) 

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved