Breaking News:

Polres Toba

Aksi Tolak Kenaikan BBM di Toba Lancar, Kapolres Toba Turun Memimpin Pengawalan Humanis

Kapolres Toba AKBP Taufiq Hidayat Thayeb SH SIK jalan bersama saat pengawalan yang humanis terhadap Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

Editor: Arjuna Bakkara
ISTIMEWA
Kapolres Toba AKBP Taufiq Hidayat Thayeb SH SIK jalan bersama saat pengawalan yang humanis terhadap Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan di Wilayah kabupaten Toba, Kamis, (8/9/2022).  

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBA -Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan di Wilayah kabupaten Toba, Kamis, (8/9/2022). 

Aaksi berjalan lancar dan mahasiswa dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik untuk penolakan kenaikan BBM.

Terpantau, Kapolres Toba AKBP Taufiq Hidayat Thayeb SH SIK berbincang dengan mahasiswa dan terlihat harmonis.

Persnel Polres Toba terlihat berbaur dengan mahasiswa saat pengamanan, sejumlah Polwan membagikan air mineral kepada massa.

Aksi Tolak Kenaikan BBM di Toba Lancar, Kapolres Toba T

Menurut Kapolres Toba, pengamanan berjalan baik dan aksi penyampaian aspirasi lancar.

“Pengamanan aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM di Kabupaten Toba berlangsung aman dan kondusif,” ucap Kapolres Toba.

Aksi unjuk rasa dilakukan di berbagai tempat yaitu Titik Kumpul Di Tugu D. I Panjaitan, Bundaran Balige dan selanjutnya berjalan menuju Soporurung Balige dan langsung ke kantor DPRD selanjutnya berakhir di Kantor Bupati Toba.

Adapun tuntutan massa aksi, meminta Pemerintah mencabut Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi. Pemerintah harus segera menganulir kebijakan Kenaikan BBM bersubsidi walau dengan dalih memberikan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

"Solusi ini tidak menjawab Perubahan kondisi harga barang pokok yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di Lapisan bawah. Karena dengan menaikkan harga BBM bersubsidi pemerintah Kembali membuka ruang kenaikan inflasi yang juga akan berdampak buruk bagi kondisi ekonomi Indonesia,"ujar massa aksi.

Perubahan harga dan merosotnya daya beli masyarakat akan terjadi apabila kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dicabut. Fakta saat ini perekonomian negara ditopang dari belanja Rumah tangga sebesar 56 persen dan hal ini akan memburuk apabila perubahan harga dilapisan Bawah tidak terkendali.

Mahasisa meminta Pemerintah Mengendalikan Penggunaan BBM bersubsidi. Pemerintah dituntut mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi dengan mengeluarkan regulasi penggunaan BBM bersubsidi.

"Penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran dengan tujuan harga bahan pokok dapat terkendali berdarsarkan daya beli masyarakat Indonesia. Meminta Pemerintah Segera Merealisasikan Perpres No. 55 Tahun 2019. Meminta Pemerintah Memangkas Anggaran Belanja yang Tidak Berdampak pada Rakyat kecil. Menunda kenaikan harga BBM. Meminta pemerintah untuk memperbaiki data subsidi agar komsumsi BBM subsidi
tepat sasaran. Membuat kebijakan pembatasan komsumsi BBM subsidi seperti intruksi ASN untuk
menggunakan transportasi publik. Agar subsidi BBM tidak membebani APBN, pemerintah mendorong kendaraan
pribadi agar menggunakan BBM non subsidi. Melakukan penegakan hukum kepada industri yang menggunakan BBM subsidi dan
okunm yang menimbun BBM non subsidi. Melakukan percepatan realisasi Perpes Nomor 55 tahun 2019 dengan mendorong
perusahaan otomotif untuk produksi mobil listrik, mendorong investasi mobil listrik,"sebut mahasiswa dalam aspirasinya.

Kapolres Toba mengatakan Untuk kekuatan pengamanan sejumlah 30 Personil Polres Toba ditambah dengan Personil BKO Dit Samapts Polda Sumut sebanyak 21 Personil dikerahkan guna mengamankan aksi yang menyampaikan aspirasinya.

“Kami Polri akan melayani masyarakat dan siap mengamankan aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara humanis,” kata Kapolres.

Kapolres Toba pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai, serta mematuhi peraturan perundangan mengenai penyampaian pendapat di muka umum.

“Penyampaian pendapat di muka umum diatur dan dijamin oleh undang-undang. Namun jangan sampai aksi dilakukan secara anarkis dan merusak fasilitas umum,"ujar Kapolres Toba.

Selain itu, Kapolres juga meminta masyarakat yang menyampaikan aspirasinya jangan mudah terprovokasi dan disusupi oknum tak bertanggungjawab yang ingin membenturkan antara masyarakat dan aparat keamanan. (Jun-tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved