Breaking News:

Polres Madina

HMI dan DPRD Mandailing Natal Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM

Pemerintah Pusat telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Minggu, 9 September 2022 lalu.

Istimewa
Kapolres Madina AKBP Reza Chairul Akbar saat berbaur dengan adik-adik mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 

HMI dan DPRD Mandailing Natal Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM

TRIBUN-MEDAN.com, MADINA - Pemerintah Pusat telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Minggu, 9 September 2022 lalu.

Hal itu berimbas kepada kenaikan harga barang lainnya. Karenanya, masyarakat menilai kenaikan harga BBM ini terkesan membebani masyarakat menengah ke bawah. Tak sedikit pula yang menolak kenaikan harga tersebut. Seperti kelompok masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Mandailing Natal (Madina).

Mereka dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab hal itu tak sesuai dengan kondisi perekonomian rakyat saat ini yang menurun pascaregulasi pandemi Covid-19.

Belum lagi, Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sebelumya juga naik, kedua komoditi itu merupakan kebutuhan utama masyarkat, sehingga hal ini dianggap membebani rakyat.

"Menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Covid-19. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan dalam kenaikan tarif dasar listrik," tegas Ketua HMI Mandailing Natal, Muhammad Riswan saat menyampaikan aspirasinya di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal Jalan Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Payaloting Desa, Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Jumat (9/9/2022).

Tak cukup sampai di situ, keluhan lain juga disampaikan Riswan dalam dialog itu bersama anggota DPRD Mandailing Natal. Menurut Riswan, DPR harus mewakili suara rakyat untuk mendesak pemerintah memberantas mafia di sektor Migas, hal ini yang mereka duga sebagai penyebab kenaikan harga minyak itu.

Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menghabiskan anggaran besar, juga seharusnya dialihkan untuk mensubsidi rakyat yang senantiasa dipunguti berbagai macam jenis pajak. Untuk itu, HMI Mandailing Natal meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar menyampaikan aspirasi mereka agar bisa segera terwujud.

"Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas. Menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak langsung bagi rakyat dan alihkan anggarannya untuk subsidi BBM. Transparan data anggaran subsidi. Peran pemerintah daerah terhadap dampak kenaikan BBM dalam upaya ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi," imbuhnya.

Mendengar hal itu Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis berjanji akan segera menyampaikan poin-poin tuntutan yang telah disampaikan ke Pemerintah Pusat agar menjadi bahan evaluasi untuk menyesuaikan kembali TDL dan harga BBM.

Secara gamblang, Erwin menentukan sikapnya untuk turut menolak kenaikan BBM, namun kenaikan harga BBM merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

"Bahwa apapun yang disampaikan oleh HMI Mandailing Natal adalah kepentingan masyarakat khususnya untuk masyarakat Mandailing Natal. Bahwasanya pihak DPRD Mandailing Natal telah membuat surat penolakan terkait kenaikan harga BBM untuk dievaluasi kembali oleh Pemerintah Pusat namun pihak Pemerintah Daerah, khusunya DPRD Kabupaten sifatnya mengikut kebijakan dari Pemerintah Pusat. Saya menjamin bahwa surat tuntutan aksi dari HMI Mandailing Natal akan dikirimkan langsung ke pemerintah pusat," jelas Erwin.

Sementara itu, Kapolres Mandailing Natal (Madina) AKBP Reza Chairul Akbar membenarkan peristiwa itu. Reza mengatakan, demonstrasi itu berjalan lancar tanpa aksi anarkis. Sebab, unjuk rasa ini bersifat dialogis dan aspirasi disampaikan dengan cara yang bijak.

"Pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022 Pukul 10.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal Jalan Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Payaloting Desa, Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal telah berlangsung kegiatan aksi unjuk rasa damai dengan cara audiensi dan dialog antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal bersama DPRD Kabupaten Mandailing Natal, dengan agenda audensi dan dialog membahas pasca kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Pusat pertanggal 03 September 2022. Dengan massa sebanyak 60 Orang," kata Reza.

Diketahui juga, dalam audiensi ini turut dihadiri Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis, Wakil Ketua DPRD II Mandailing Natal Erwin Efendi Nasution juga beberapa anggota DPRD Mandailing Natal dari Komisi I, II, III dan IV.

(akb/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved