PEMERINTAH Telah Identifikasi Hacker di Balik Nama Bjorka, Pakar Keamanan Siber Ingatkan Publik

Alfons mengatakan, banyaknya warga yang justru mengelu-elukan Bjorka disebabkan karena masyarakat geram atas kebocoran data yang sering terjadi. 

Oleh karena itu, ketika Bjorka melakukan doxing atau membeberkan data pejabat negara, publik seolah melihat pemerintah merasakan kerugian yang telah mereka rasakan.

"Jadi pejabat pemerintah merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh masyarakat," kata Alfons.

Ia juga menyoroti langkah pemerintah yang langsung membentuk tim satuan tugas khusus setelah sejumlah data pejabat negara dibocorkan.

"Kalau terjadi di masyarakat diam. Sudah bertahun-tahun," jelasnya.

Sebagaimana telah diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rabu (14/9/2022).

Mahfud MD mengatakan, pembentukan satgas tersebut ditujukan untuk membangun sistem keamanan yang lebih canggih. 

Selain itu, pembentukan Satgas Perlindungan Data, kata Mahfud, juga berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang menurut dia akan segera diproses menjadi UU dalam waktu satu bulan ke depan. 

(*/Tribun-medan.com/Kompas TV).