Breaking News:

News Video

Pembongkaran Bangunan Pos PDIP di Ayahanda, Lurah Suka Raja: Ini Untuk Atasi Masalah Banjir Di Medan

Pemerintah Kota Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan lakukan penghancuran beberapa pos pos OKP dan Ormas

Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Fariz

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Kota Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan lakukan penghancuran beberapa pos pos OKP dan Ormas di beberapa titik, Rabu (14/9/2022)

Dari amatan Tribun Medan hari ini, Satpol PP melakukan pembongkaran di di pos Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan pos PDI Perjuangan di Jalan Ayahanda Kelurahan Suka Raja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

Pembongkaran tersebut disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar dan juga pihak lurah dan kecamatan.

Bukan hanya bangunan saja yang dibongkar melainkan plang Pos PDI Perjuangan maupun IPK ini juga di cabut.

Pembongkaran ini berjalan selama 30 menit dan dengan menggunakan satu alat berat kemudian material perubuhan ini diangkut langsung oleh satu truk mobil kebersihan milik Kota Medan.

Saat di wawancarai Tribun Medan Lurah Suka Raja, Darma menyatakan pembongkaran ini dalam rangka upaya Pemko Medan untuk mengatasi permasalahan banjir.

Dijelaskan Darma saat ini Pemko Medan akan merubuhkan pos-pos Ormas ataupun OKP yang mendirikan bangunan tanpa ada izin dari pemerintah.

"Untuk hari ini sesuai arahan dari Wali Kota Medan pihaknya akan melakukan pembongkaran Ormas ataupun OKP yang mendirikan bangunan tanpa ada izin dan mendirikan bangunan di atas drainase yang mengakibatkan banjir di Kota Medan," jelasnya.

Kata Darma juga bahwa untuk dua tempat yang dibongkar pada Jalan Juanda ini merupakan bangunan liar.

"Jadi ini bangunan liar dimana mereka mendirikan bangunan di atas drainase yang telah dibangun oleh Pemko Medan," ucapnya.

Pembongkaran ini kata Darma juga kesepakatan dari pemilik bangunan.

"Ini sudah kita beri tahu dua hari sebelum dilakukan pembongkaran dan karena tanah tempat mendirikan bangunan milik Pemko Medan maka sejauh ini yang saya tahu tidak ada tempat relokasi untuk mereka dari Pemko Medan," jelasnya.

Darma juga menyatakan bahwa pembongkaran bangunan ini agar drainase yang sudah lama tidak berfungsi akan kembali berfungsi.

"Penyebab banjir ini karena drainase yang telah dibuat Pemko didirikan bangunan makanya saat ini dari Informasi yang saya dapat bangunan ormas ataupun OKP yang tidak memiliki izin akan dirubuhkan semua," tukasnya.

(cr5/www.tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved