Breaking News:

Penolakan Kenaikan Harga BBM

Edy Rahmayadi Serahkan Tuntutan Masyarakat ke Pemerintah Pusat, Soal Kenaikan BBM, BLT Bukan Solusi

Edy Rahmayadi mengaku sudah mengirimkan tuntutan rakyat Sumatera Utara ke pemerintah pusat terkait penolakan kenaikan harga BBM

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/RECHTIN HANI RITONGA
Gubernur Sumatera Utara saat diwawancarai beberapa waktu lalu. Edy Rahmayadi mengungkapkan seluruh tuntutan kelompok masyarakat dan kelompok mahasiswa yang telah menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah dilakukan inventarisasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengungkapkan seluruh tuntutan kelompok masyarakat dan kelompok mahasiswa yang telah menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah dilakukan inventarisasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

"Sudah disampaikan. Tuntutan itukan enggak terus menjadi benar, tetapi yang perlu ada kebijakan-kebijakan pusat terhadap kenaikan harga BBM tersebut," ucap Edy Rahmayadi, Senin (19/9/2022).

Terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial (Bansos) dampak kenaikan harga BBM, Edy Rahmayadi mengungkapkan sedang menjadi pembahasan di Pemprov Sumut dan segera akan disalurkan dalam waktu dekat.

Baca juga: Kasat Binmas Polres Padangsidimpuan Imbau Masyarakat Jangan Timbun BBM

Edy menyebut, meskipun akan disalurkan, BLT dan Bansos bukan menjadi solusi bagi masyarakat untuk menekan dampak kenaikan BBM.

Dimana, kata dia, daya beli masyarakat akan menurun seiring kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Untuk itu, ada keputusan dengan perbankan. Ada keputusan dengan kebijakan daerah, ini harus sesuai. Apa dia, ada urusan BLT, cukup BLT segitu (untuk menekan dampak kenaikan BBM). Berapa kos perbedaan antara kenaikan dengan kebutuhan (pokok yang mau dibeli masyarakat). Ini kan harus dicocokkan (penghitungan dan langkah-langkah dilakukan Pemerintah)," bebernya.

Baca juga: Antisipasi Kelangkaan BBM, Samapta Polres Sibolga Patroli ke SPBU

Seperti diketahui, Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Dinas Sosial (Dinsos) Sumatera Utara akan mengalihkan anggaran Covid-19 untuk bantuan sosial (bansos) membantu masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang terkena imbas langsung akibat naiknya BBM.

"Adapun anggaran bansos Covid-19 sebesar Rp12,7 miliar yang menggunakan APBD Sumut tahun 2022. Angka ini terus berubah seiring dengan realisasi yang telah disalurkan. Sisa Bansos Covid-19 ada 50 persen lagi " kata Kepala Dinas Sosial Sumut, Basarin Yunus Tanjung.

Lanjut Basarin, sisa 50 persen Bansos Covid-19 yang belum disalurkan akan ditambah dari angggaran sebesar Rp 14,7 miliar berasal transfer umum APBD Sumut bulan Oktober, November dan Desember 2022.

Baca juga: AHY Sindir Presiden Jokowi Soal BLT dan Sebut Proyek yang Dikerjakan Sekadar Tinggal Gunting Pita

"Sisanya 50 persen lagi ini, nanti kelompoknya akan berubah. Sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan terkait dengan subsidi yang 2 persen, dari transfer umum itu digabung dengan sisa anggaran Dinsos Sumut. Kelompok sasarannya dirubah. Tapi sekarang ini masih dalam pembahasan," ucap Basarin.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved