Kenaikan Tarif Angkot

Terkait Rencana Kenaikan Tarif Angkutan Kota, Gubernur Edy Rahmayadi Tunggu Paparan Dishub

Edy Rahmayadi minta Dishub Sumut melakukan pemaparan terkait penyesuaian tarif angkutan darat seperti bus, angkot dan perdesaan

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Array A Argus
Tribun Medan/Rechtin Hani Ritonga
Gubernur Sumatera Utara saat diwawancarai beberapa waktu lalu. Edy Rahmayadi mengungkapkan seluruh tuntutan kelompok masyarakat dan kelompok mahasiswa yang telah menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah dilakukan inventarisasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara dan Organda Sumut untuk melakukan pemaparan terkait penyesuaian tarif angkutan darat seperti bus, angkutan kota (Angkot) dan angkutan perdesaan.

"Saya sudah dengar itu (kesepakatan naiknya tarif angkot). Tetapi profesionalkah itu? Ini yang saya tunggu ya. Mereka harus memaparkan dulu kepada saya. Kenapa naik sebegitu," kata Edy Rahmayadi, saat diwawancarai wartawan selesai salat zuhur di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman No 41, Senin (19/9/2022).

Menurut mantan Ketua PSSI tersebut, jangan sampai kenaikan tarif angkot ini sehingga membuat tidak cukup uang para pengguna (masyarakat). 

Baca juga: Gencarkan Sosialisasi Kenaikan Tarif Gojek Terus Optimalkan Dukungan Bagi Mitra Driver

"Maka harus dihitung penyerapan persentase, penyerapan dari DAU, penyerapan dari DAK, dan penyerapan dari APBD. Karena berpengaruh uangnya rakyat se-Sumut ini. Naiknya tarif angkutan apakah cukup uang rakyat ini. Sempat ini tak cukup maka apa tak sengsara seluruh rakyat Sumut ini. Jadi semuanya harus dipertimbangkan," bebernya.

Edy mengatakan, besaran tarif tersebut harus memikirkan dampak terhadap masyarakat.

"Kalau uang APBD yang dibagikan ke raykat tentutnya semua program tak jalan di Sumut. Berarti bila proyek tak jalan mana tak menambah dana APBD, pendapatan asli daerah menurun maka miskinlah semuanya," tambahnya.

Dikatakannya, dalam penentuan tarif ini ada limit atas dan ada limit bawah.

Baca juga: Driver Sebut Kenaikan Tarif Ojol tak Merata dan tak sesuai Keputusan Pemerintah

Itu yang telah ditanya Gubernur Edy dengan pihak terkait.

"Seperti inflasi ini yakni barang lebih banyak, pengguna juga banyak daripada uang itu sendiri. Salah kita menentukan itu bisa jadi deflasi, nah deflasi ini lebih parah dari inflasi. Saya bukan orang ekonomi tapi cobaan Tuhan sehingga saya mencoba belajar tentang ekonomi," imbuhnya.

Seperti diketahui, Kepala Bidang Lalulintas Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara (Sumut), Agustinus Panjaitan mengatakan Dishub Provinsi Sumut dan Organda Sumut serta stakholder terkait, sepakat melakukan penyesuaian tarif angkutan darat seperti bus, angkutan kota (Angkot) dan angkutan perdesaan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved