RUU KUHP

Gubernur Sumut Sepakat KUHP Diperbaharui Karena Alasan Ini

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi sepakat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diperbarui

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Array A Argus
HO
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menghadiri Dialog Publik Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Hotel Emerald Garden, Jalan Yos Sudarso Medan, Selasa (20/9/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi sepakat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diperbarui. 

Edy Rahmayadi menyebut, KUHP yang digunakan selama ini merupakan peninggalan kolonial Belanda, dan sudah saatnya menyesuaikan dengan kondisi terkini bangsa Indonesia. 

"Saya sependapat ini (KUHP) diperbarui, KUHP ini punyanya zaman Belanda," kata Edy Rahmayadi saat membuka Dialog Publik Rancangan Undang—Undang (RUU) KUHP di Hotel Emerald, Jalan Yos Sudarso, Medan, Selasa (20/9/2022). 

Baca juga: Kapolda Sumut Bersama Gubernur Dialog Publik Sosialisasi RUU KUHP Bersama Forkopimda

Edy Rahmayadi juga mengharapkan agar RUU KUHP dapat disosialisasikan oleh seluruh pihak dengan melibatkan para ahli.

“Para ahli ini mampu menganalisis, perkara ini baik atau buruk itu tergantung dari manusianya,” kata Edy. 

Menurut Edy, hukum adalah panglima. Posisi hukum ada di berbagai lini kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

“Hukum itu posisinya ada di lini-lini kehidupan itu,” katanya. 

Edy juga berharap sosialisasi RUU KUHP tersebut berjalan dengan baik. “Saya berharap ini berjalan baik dan penuh kepercayaan untuk semua pihak,” ujarnya. 

Baca juga: RUU KUHP, Hati-hati, Menghina Presiden di Medsos Dengan Meme Bisa Dipenjara Empat Tahun

Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri Heru Dwi Pratondo menyampaikan, sebenarnya upaya merevisi KUHP sudah ada dilakukan sejak 59 tahun lalu. Pemerintah saat itu telah melakukan pembahasan RUU KUHP tersebut.

Sebab KUHP yang digunakan merupakan milik kolonial Belanda. 

“KUHP tidak lagi dipandang sesuai dengan dinamika hukum Indonesia, maka diperlukan pembaruan,” kata Pratondo. 

RUU KUHP terdiri dari 600 pasal. Untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi, maka perlu diadakan sosialisasi dan dialog publik mengenai RUU tersebut.

Baca juga: Dekan Fakultas Hukum USI Sebut Taruhannya Marwah Kapolri Jika Ferdy Sambo Lolos dari Pasal 340 KUHP

Sosialisasi tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden, yang menyebutkan perlunya sosialisasi kepada seluruh masyarakat. 

Sehingga RUU KUHP dapat menjadi payung hukum yang baik, efektif, dan dapat diimplementasikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pembentukan KUHP ini merupakan produk hukum milik Bangsa Indonesia,” kata Pratondo.(cr14/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved