Breaking News:

Kerusakan Alam

Picu Kerusakan Alam, Dinas PUPR Kaji Izin Aksi Pengembang Perumahan di Kota Siantar

Dinas PUPR Kota Siantar bakal mengkaji ulang keberadaan pengembang yang dianggap merusak lingkungan

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Aksi pengorekan dengan alat berat di salah satu kawasan perkavlingan di Siantar yang mengakibatkan jalanan kampung longsor, Selasa (20/9/2022)/TRIBUN MEDAN-ALIJA MAGHRIBI 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR- Dinas PUPR Kota Siantar akan mengkaji ulang izin pengembang perumahan yang dianggap memicu kerusakan alam.

Sebab, keberadaan pengembang yang melakukan pengelolaan lahan menjadi lapang kavling tanah di Jalan Siak, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Siantar menyebabkan erosi tanah, hingga tertutupnya 11 titik mata air di lokasi sekitar.

Amatan Tribun Medan, Selasa (20/9/2022) sore, sedikitnya 8 rumah warga kondisinya juga terancam roboh karena kegiatan operasional alat berat.

Baca juga: DPC Partai Prima tak Mampu Penuhi Persyaratan Minimal 274 Anggota di Kota Siantar

Kebetulan rumah warga tersebut berada di areal yang lebih tinggi dari lahan yang sedang dikelola untuk kavling perumahan baru.

Menurut warga bernama Sudar, keluarganya sangat khawatir karena aktivitas developer/pengembang perumahan tersebut.

Kendati yang bersangkutan melaksanakan hak atas lahannya, aktivitasnya memicu longsor rumah warga.

"Takutlah bang. Sudah tiga hari ini aku gak berani tidur di rumah, meski anakku masih berani. Apalagi sekarang musim hujan, tanah jadi lembek," ucap Sudar yang tinggal bersama anak dan cucunya yang masih kecil.

Baca juga: Dua Pencuri Kota Infaq Terekam CCTV, Para Pelaku Pakai Celana Ponggol Masuk Masjid di Kota Siantar

Memang, sejak curah hujan meningkat di Siantar dan sekitarnya beberapa hari terakhir meningkatkan luasan longsor di kawasan tersebut.

Lamiran, Ketua RT setempat mengatakan, pihak pengusaha kavling akan melakukan perbaikan tembok penahan dan jalan setapak yang roboh/longsor.

Untuk tembok penahan, akan dibangun bronjong. Ia sendiri tidak mengetahui apapun soal perizinan dari pengembang.

Berkaitan dengan peristiwa ini, Kadis Plt Kadis PUPR Pematangsiantar Dedy Tunasto Setiawan mengaku pihaknya masih mengkaji dokumen perizinan yang ternyata belum dikuasai oleh pemilih lahan perkavlingan.

Baca juga: Perizinan IMB Diganti ke PBG, Dinas PUPR Kota Siantar Minta Warga Gunakan Website

"Tidak ada dokumen lingkungannya. Tidak ada izinnya," ucap Dedi Tunasto Setiawan yang juga Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Siantar, saat ditemui di Gedung Harungguan DPRD Siantar.

Saat dipertanyakan aksi pengusaha Kavling Bersama semakin memperparah kondisi lahan dan mengancam pemukiman, lagi-lagi Dedi Tunasto Setiawan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Sat Pol PP.

"Kitakan perlu mengkaji aturannya. Dari sisi undang-undang minerba, lingkungan dan tata ruangnya," ujar Tunasto yang kemudian meninggalkan wartawan.(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved