Konsorsium 303

SEBELUM KEMATIANNYA, Presidium IPW Neta S Pane Minta Agar Satgassus Dibubarkan karena Konsorsium 303

Brigjen Hendra Kurniawan sempat terbang ke Jambi pada 11 Juli 2022 untuk menemui keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Editor: AbdiTumanggor
Tribun Medan/Alfiansyah
Suasana di depan rumah milik bos judi online di Medan digeledah polisi, Jumat (19/8/2022). 

"Termasuk memeriksa RBT dan YS dalam kedudukannya sebagai terduga tokoh bandar judi besar online," ujar Sugeng.

Baca juga: TERKAIT Kerajaan Sambo dan Konsorsium 303, Staf Ahli Kapolri: Kalau Kita Cium Baunya Ada

Tanggapan Staf Ahli Kapolri

Sebelumnya, Prof Muradi, guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), berbicara mengenai dugaan adanya kelompok "Kerajaan Sambo" dan "Konsorsium 303".

Diketahui, dua isu tersebut kerap dikaitkan dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Ferdy Sambo.

Muradi mengatakan pihaknya meyakini kelompok "Kerajaan Sambo" dan "Konsorsium 303" di internal Polri memang ada. Namun, dia menegaskan, hal itu perlu dibuktikan.

"Saya bilang dari awal itu perlu dibuktikan," kata Muradi dalam program Back To BDM di Kompas.id, seperti dilansir pada Kamis (15/9/2022).

"Kalau saya memahami konteks itu ada. Jadi kalau kita cium baunya ada. Bentuknya seperti apa kita enggak bisa."

Menurut Muradi, para pimpinan Polri bahkan diyakini mengetahui sepak terjang kelompok "Kerajaan Sambo" atau "Konsorsium 303" tersebut.

"Artinya bahwa sebenarnya apakah mereka (pimpinan Polri) tahu? Pimpinan saya yakin mereka tahu," ujar Muradi.

"Hanya memang selama itu tidak digunakan untuk hal yang sifatnya berlebihan, ya."

Lebih lanjut, Muradi mengungkapkan alasan Irjen Ferdy Sambo mempunyai pengaruh besar di Polri karena dia diduga mempunyai akses ekonomi.

Artinya, lanjut Muradi, Ferdy Sambo dianggap mampu mengelola sumber-sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber pendanaan tersebut, kata Muradi, biasanya digunakan untuk keperluan operasional Polri.

Akan tetapi, menurut Muradi, hal itu tetap harus dibuktikan oleh penyidik, di samping proses hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Yang kemudian kerajaan apa, akses judi online segala macam itu bukan tidak mungkin. Artinya perlu juga digarap serius," ucap Muradi.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved