Sumut Terkini

Jelaskan Perkembangan Laporan Masyarakat, Kajari Simalungun: Ada yang Belum Jadi Kerugian Negara

Kejaksaan menilai lantaran kegiatan masih berlangsung dalam tahun anggaran, pihaknya tak bisa masuk ke dalam kegiatan tersebut.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/ALIJA
Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Bobbi Sandri 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun Bobbi Sandri menjelaskan beberapa isu terkait dugaan korupsi yang merebak di Kabupaten Simalungun yang beberapa di antaranya telah dilaporkan organisasi kemasyarakatan.

Disampaikan Bobbi, semua yang disampaikan ke kejaksaan telah dipelajari dan ditindaklanjuti ke semua pihak terkait.

Pertama, terkait dengan dugaan penjualan seragam batik Sekolah Dasar dan Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

Bahwa kejaksaan berpendapat belum ditemukannya kerugian negara lantaran transaksi jual-beli baju oleh sekolah ke orangtua/wali pelajar sudah dibatalkan.

Baca juga: Hasil Audit BPK Terindikasi Korupsi Dana BOS 2021, Kejari Simalungun Akan Panggil Dinas Pendidikan

“Soal baju itu, yang sempat didemo oleh Sapma-PP, bahwa sudah kami sarankan ke Pemkab Simalungun untuk dipulangkan. Uang yang diserahkan orangtua siswa/wali ke sekolah sudah dikembalikan,” kata Mantan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumut tahun 2016 itu kepada Tribun-Medan.com di ruang kerjanya, Rabu (21/9/2022).

Kejari Simalungun, ujar Bobbi, telah menyarankan agar aturan soal batik tersebut bisa dirumuskan Pemkab Simalungun dan dijual-belikan via perusahaan daerah sehingga tidak menimbulkan perbedaan harga antarsekolah. “Sehingga harganya juga bisa seragam,” kata Bobbi.  

Laporan lain terhadap Dinas Pendidikan, yaitu penjualan buku belajar juga telah dibatalkan. Kejaksaan telah menyarankan agar jual-beli buku tersebut tidak dilanjutkan oleh dinas terkait kepada sekolah.

“Setelah dicek tidak sesuai memang. Tapi sudah dibatalkan. Jadi kalau bicara siapa yang dirugikan saat ini, justru pemborong (kegiatan-kegiatan tersebut),” kata Bobbi. 

“Tidak ada yang bisa ditindaklanjuti menjadi perkara terkait laporan oleh Satma-PP tersebut,” jelas Bobbi Sandri. 

Kasus lainnya terkait distribusi tanaman pohon berbuah di sejimlan Nagori (setingkat desa) di Kabupaten Simalungun, di mana saat ini masih berjalan dalam Tahun Anggaran 2022.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved