Berita Medan

APTISI Sumut Tegas Tolak RUU SISDIKNAS Tahun 2022 dan Lembaga Akreditasi Mandiri

APTISI Sumut menolak tegas terhadap Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) tahun 2022 dan Lembaga Akreditasi Mandiri.

Tribun Medan/Husna Fadilla Tarigan
APTISI Sumut gelar diskusi bersama membahas penolakan RUU SISDIKNAS 2022 dan Lembaga Akreditasi Mandiri di salah satu rumah makan di Medan, Jumat (23/9/2022). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Sumut menolak tegas terhadap Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) tahun 2022 dan Lembaga Akreditasi Mandiri.

Penolakan APTISI Sumut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Garuda pada Jumat (23/9/2022) menjelaskan bagaimana kerugian bagi beberapa instansi jika akreditasi mandiri ditetapkan.

Ketua APTISI Sumut, Dr Muhammad Isa Indrawan mengatakan, Perguruan Tinggi Swasta masih banyak yang berusaha bangkit pasca-pandemi. Namun disayangkan munculnya peraturan pemerintah malah membuat kondisi keuangan Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta semakin ketar-ketir.

Baca juga: Nadiem Makarim Perangi 3 Dosa Perusak Sistem Pendidikan, Termasuk Kekerasan Seksual

"Keadaan perguruan tinggi swasta hampir patah kekuatan dalam menjalankan pendidikan, data yang ada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia kesulitan membiayai kampus mereka, karena lebih dari 50 persen mahasiswa mengajukan cuti," kata Isa Indrawan.

"Belum bisa bangkit seutuhnya dari situasi pandemi, kementrian mengeluarkan peraturan tentang Lembaga Akreditasi Mandiri, meskipun pada tahun pertama dan kedua tidak berbayar, tapi di tahun ketiga perguruan tinggi swasta harus bayar Rp 70 juta sampai Rp 80 juta per satu prodi, dan yang jadi masalah ini tidak pernah diaudit," 

Disisi lain mahasiswa menurun, ditambah dengan 3 tahun terakhir covid menjadikan Perguruan Tinggi Swasta sulit sekali untuk memiliki kemampuan pembiayaan kampusnya. Namun, PTS sekarang harus dibebankan dengan biaya dalam proses akreditasi," tambah Isa Indrawan.

Tak hanya itu, APTISI Sumut juga menolak keras terkait adanya RUU SISDIKNAS 2022.

Diketahui Menteri Pendidikan berkeinginan untuk sapu jagad tiga undang undang yaitu UU nomor 20 tahun tahun 2003 tentang SISDIKNAS, UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, menjadi RUU SISDIKNAS perubahan tahun 2022.

"Seolah-olah pemerintah mengangap persoalan tunjangan profesi guru dan dosen adalah beban, Indonesia ini satu kesatuan yang terdiri dari kepulauan yang berjarak dan karakter wilayah berbeda, tentunya sebelum mengambil atau melahirkan kebijakan, sangatlah arif dan bijaksana jika terlebih dahulu mengkaji membahas perubahan Undang Undang itu secara komprehensif, detail, jujur dan transparan, dengan melibatkan semua stakeholder pendidikan tinggi yang berkepentingan," ujar Ketua APTISI Sumut.

Baca juga: Mahkota Group: Perubahan Besar Harus Segera Dilakukan pada Sistem Pendidikan Indonesia

Tahun 2022 ini, DPR RI sudah sepakat tidak memasukkan RUU SISDIKNAS ke dalam Prolegnas 2022, namun hal ini harus tetap dalam pengawalan agar RUU ini tidak disusun ataupun disahkan pada tahun berikutnya, apalagi jika penyusunannya tidak melibatkan stakeholder.

"Ke depan harapan kita bersama,sebaiknya UU yang sudah ada tetaplah menjadi legal standing dalam menjalankan sistim pendidikan tinggi, paling tidak sampai kepada kondisi betul betul pulih dan PTS bisa bangkit seperti keadaan sebelum pandemi. Kita berharap pernyataan dan kegelisahan kita ini didengar oleh pemerintah, terlebih khusus kepada Bapak Presiden Jokowi, agar kita betul betul bisa bersinergi dalam memajukan pendidikan bangsa yang kita cintai ini dimasa masa yang akan datang," harapnya.

(cr26/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved