Breaking News:

Golkar Sumut

Imbas Kenaikan BBM, Golkar Sumut Harap Prioritaskan Kesejahteraan Ketimbang Pembangunan Proyek Baru

Dengan kenaikan ini, menurutnya pemerintah harus memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, seperti memperbaiki jalan yang selama ini rusak

Editor: Satia
Tribun Medan
Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah memimpin rapat konsolidasi secara virtual dengan pengurus dan partai se-Sumut di Kantor DPD Partai Golkar Sumut Jalan Wahid Hasyim, Medan, Sumut, Kamis (10/12).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketua Fraksi Golkar Sumatera Utara Dhody Thahir menyampaikan, perlu adanya kebijakan yang tepat diambil oleh pemerintah, setelah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dengan kenaikan ini, menurutnya pemerintah harus memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, seperti memperbaiki jalan yang selama ini rusak.

“Berdasarkan hitungan kami, perbaikan jalan lebih memberikan efek kepada rakyat dan memberikan manfaat yang lebih tinggi kepada rakyat daripada pembangunan jalan baru. Kebijakan yang tepat sangatlah penting di saat masyarakat sedang merasakan imbas kenaikan harga BBM,” ujar Dhody.

Menurut Dhody, perbaikan jalan akan lebih cepat dirasakan hasilnya, langsung dapat mendorong tingkat produktivitas kegiatan ekonomi, yang saat ini sangat dibutuhkan segera.

“Fraksi Golkar prioritaskan kesejahteraan rakyat menimbang bahwa perbaikan infrastruktur jalan lebih baik untuk ditingkatkan dibandingkan pembangunan proyek baru skala nasional. Kesejahteraan rakyat selalu menjadi prioritas tertinggi, apalagi pada kondisi ekonomi saat ini” ucap Dhody.

Dhody juga menyampaikan, bahwa dengan jumlah pengeluaran anggaran yang sama, perbaikan jalan akan memberikan manfaat kepada rakyat yang lebih banyak dapat dinikmati warga Sumut.

“Pembangunan jalan baru dengan anggaran Rp 2,7 triliun bukan menjadi prioritas, karena jalan di Provinsi Sumatera Utara kualitasnya masih belum baik pada umumnya sehingga perbaikan jalan yang ada masih lebih urgent dibandingkan pembangunan jalan baru. Dengan jumlah pengeluaran anggaran yang sama, perbaikan jalan, sekolah, puskesmas, perumahan yang layak, juga bantuan sosial akan memberikan keadilan kepada rakyat yang lebih banyak dapat dinikmati warga provinsi Sumut,” kata Ketua Fraksi Golkar SUMUT.

Sikap ini dirasa juga sudah sejalan dengan pemerintah pusat yang meminta pemerintah provinsi menggunakan APBD sebagai sumber bantalan sosial.

“Dengan adanya imbas kenaikkan harga BBM, pemerintah pusat juga meminta pemerintah provinsi menggunakan APBD sebagai sumber bantalan sosial yang diatur oleh payung hukum yang ada. Sedangkan dalam keadaan yang sulit, sebaiknya penggunaan anggaran diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih segera memberikan efek kepada rakyat,” tutur Dhody.

 

*

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved