Gubernur Dinilai tak Mampu Selesaikan Masalah Tanah di Sumut

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didemo berturut-turut oleh massa yang berasal dari unsur aktivis lingkungan, mahasiswa dan kelompok tani.

TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO
MASSA yang tergabung dalam Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut bersama dengan Komite Rakyat Bersatu (KRB) dan Kelompok Petani melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (26/9/2022) siang. Aksi ini untuk memperingati Hari Tani Nasional ke-62 yang jatuh pada tanggal 24 September dan menuntut 150 titik konflik agraria di Sumatera Utara yang belum terselesaikan hingga hari ini. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didemo berturut-turut oleh massa yang berasal dari unsur aktivis lingkungan, mahasiswa dan kelompok tani. Pada Senin (26/9/2022) sejak siang hari, massa aksi bergantian berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, sekaligus memperingati Hari Tani Nasional ke-62 yang jatuh pada tanggal 24 September.

Massa tersebut terdiri dari Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut dan Komite Rakyat Bersatu (KRB).

Koordinator Aksi KRB, Unggul Tampubolon mengatakan, selama empat tahun Edy Rahmayadi belum mampu menyelesaikan permasalahan tanah di Sumut.

"Gubernur Sumut Edy Rahmayadi gagal dalam menyelesaikan permasalahan tanah di hampir penghujung jabatannya ini," ujar Unggul saat berorasi.

Menurut Unggul, pemerintah selama ini cenderung mengakomodir kepentingan pihak pengembang dibanding masyarakat. "Kami ingin menyampaikan bahwa penyelesaian terhadap permasalahan tanah di Sumut ini nol adanya. Tidak ada penyelesaian, yang ada kami lihat nyata penyelesaian itu hanya untuk pihak-pihak pengembang dan mafia tanah," katanya.

Baca juga: Ratusan Buruh ASPBB-SB Demo di Kantor Bupati Sergai, Tolak Kenaikan BBM

Namun, meskipun sudah berorasi, massa aksi kecewa lantaran Gubernur Edy Rahmayadi tak kunjung menemui mereka. "Oleh karena itu kami menyampaikan bahwa kami sangat kecewa padahal kami sudah menyampaikan pemberitahuan pada hari Jumat, tapi inilah kenyataan kami sangat kecewa," katanya.

Sementara itu, massa aksi dari AKBAR Sumut, Sugianto mengatakan janji penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PTPN II di Simalingkar dan Sei Mencirim juga tak kunjung menemui titik terang. "Kami menuntut laksanakan reforma agraria sesuai mandat Undang-undang Pokok Agraria, lepaskan aset BUMN untuk pelaksanaan reforma agraria dan hentikan kriminalisasi petani," ujarnya.

Sugianto menyebut, di Sumut kurang lebih terdapat 150 titik konflik agraria yang belum terselesaikan hingga hari ini. "Masih banyak petani yang ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan perambahan hutan. Padahal petani menjadi aktor penting dalam menjamin ketahanan pengan di Sumut," katanya. (cr14/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved