Breaking News:

Brigadir J Ditembak Mati

Minta Perlindungan, LPSK Sebut Putri Korban Kekerasan Seksual Palsu untuk Perkuat Skenario Sambo

LPSK menyebutkan bahwa Putri Candrawathi merupakan korban kekerasan seksual palsu. 

TRIBUN MEDAN/HO
wakil ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu saat menggelar konfrensi Pers, Sabtu (29/1/2022) 

TRIBUN-MEDAN.com - LPSK menyebutkan bahwa Putri Candrawathi merupakan korban kekerasan seksual palsu. 

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu mengatakan laporan kekerasan seksual cuma untuk memperkuat skenario Ferdy Sambo.

Sebab kata Edwin saat Putri Candrawathi meminta perlindungan ke LPSK dengan mengaku sebagai korban kekerasan seksual Brigadir J atau Brigadir Yosua Hutabarat, Putri sangat tidak responsif, tidak antusias, dan tidak bisa membuktikan dan menunjukkan sebagai korban kekerasan seksual.

Karenanya menurut Edwin Partogi, laporan dan permintaan perlindungan ke LPSK oleh Putri Candrawathi sebagai bagian upayan untuk memperkuat skenario tembak menembak dalam pembunuhan Brigadir.

"Jadi ibu PC sangat tidak responsif, dan tidak antusias saat meminta perlindungan ke LPSK dengan mengaku sebagai korban kekerasan seksual. Ia adalah pemohon paling unik selama 14 tahun LPSK. Dan akhirnya bisa dilihat peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Duren Tiga dihentikan oleh Bareskrim," kata Edwin dalam tayangan Kompas Malam, Senin (26/9/2022).

"Ini menunjukkan PC adalah korban palsu kekerasan seksual. Sejak awal kami sudah mencurigai ada laporan yang ganjil, janggal dan tidak lazim dari laporan ibu PC," kata Edwin.

Ia menjelaskan ketika ada korban kekerasan seksual, korban biasanya adalah terkait relasi kuasa dan berada di posisi yang lebih lemah.

"Tapi dalam hal ini pelaku adalah ajudan, yang terori relasi kuasanya justru lebih dimiliki ibu PC daripada yang diduga pelaku," katanya.

Selain itu menurut Edwin, dalam kekerasan seksual, pelaku akan memastikan tidak ada saksi.

"Sementara tempat ini milik korban. Kemudian masih ada orang lain, baik di Duren Tiga atau di Magelang. Ini suatu hal yang ganjil dan luar biasa jika ini benar terjadi," papar Edwin.

Edwin menjelaskan sesuai laporan Putri Candrawathi ke kepolisian soal kekerasan seksual, awalnya tidak ada penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diterapkan.

"Awalnya saat PC melaporkan ke kepolisian tanggal 8 dan 9 juli tidak ada penerapan UU TPKS," ujar Edwin.

Tapi dengan Pasal 289 KUHP soal pengancaman untuk perbuatan cabul dan Pasal 235 KUHP tentang pengancaman untuk berbuat sesuatu.

"Jadi sama sekali tidak ada UU TPKS. UU TPKS Itu kemudian baru muncul, ketika ada undangan rapat koordinasi di Polda Metro pada tanggal 29 Juli. Di sana muncul UU TPKS dalam dugaan peristiwa di Duren Tiga," kata Edwin.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved