Breaking News:

Berita Sumut

Penderita Kusta Minta Tanggungan Anak Tak Dibatasi Hanya Sampai 21 Tahun, Ka UPT: Anak Mereka Sehat

Menurut Lamhot, hanya anak-anak penderita kusta yang sehat yang akan diterminasi (dihapus dari tanggungan) jika sudah 21 tahun.

Tribun Medan/Rechtin Hani Ritonga
Sebanyak 30-an penderita penyakit kusta saat audiensi dengan Dinas Sosial di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (26/9/2022). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala UPT Panti Eks Kusta Sicanang, Lamhot Pasaribu menanggapi tuntutan para penderita kusta yang menolak penerapan kebijakan tanggungan anak hanya dibatasi hingga 21 tahun.

Lamhot mengatakan, peraturan tersebut memang sudah lama disosialisasikan kepada masyarakat dan penderita kusta.

"Itu sudah ada di peraturan, bahwa kalau sudah 21 sudah tidak jadi tanggungan lagi. Jadi selama inikan anak-anak mereka ini sehat. Tanggungan ini sebenarnya sudah lama kami sosialisasikan tapi mereka tidak terima mereka pengin seumur hidup dibiayai anak itu," ujar Lamhot, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Puluhan Penderita Kusta Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur, Ini Tuntutan Mereka

Menurut Lamhot, hanya anak-anak penderita kusta yang sehat yang akan diterminasi (dihapus dari tanggungan) jika sudah 21 tahun.

"Ini anaknya, jadi kalau dia eks kusta yang ditanggung istri dan dua orang anak. Kalau anaknya sehat ini yang kita terminasi pada saat sudah 21 tahun," katanya.

Sementara itu, terkait pengalihan listrik menjadi token yang dikeluhkan penderita kusta, Kepala Dinas Sosial Sumut, Basarin Yunus mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Edy Rahmayadi untuk menghemat listrik.

"Ini sesuai arahan gubernur. Oleh karena itu di Panti Sicanang itu rencana mau dibikin token beralih dari pascabayar ke prabayar," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30-an penderita kusta mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara, di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (26/9/2022).

Penderita kusta yang mayoritas juga penyandang disabilitas membawa poster yang bertuliskan berbagai macam tuntutan.

Di antaranya terkait perubahan sistem aliran listrik menjadi token, biaya bantuan pascameninggal dunia, serta perubahan jatah tanggunan untuk anak hingga usia 21 tahun.

"Kami ini mengadu nasib ke kantor gubernur. Kami menuntut seperti jatah listrik dan jatah anak kami yang awalnya kalau sudah berkeluarga atau menikah baru disetop, tapi sekarang peraturannya begitu 21 tahun tidak lagi," kata seorang penderita kusta, Sukirman.

Ia mengatakan, Dinas Sosial akan memberhentikan tanggungan untuk anak penderita kusta yang berusia di atas 21 tahun.

"Rencana mereka Bulan Oktober ini baru diberhentikan, sudah ada 30 yang akan diberhentikan," ujarnya.

Baca juga: Didakwa Korupsikan Uang Makan dan Minum Warga Binaan Sosial, Eks Kepala UPT Kusta Sicanang Diadili

Warga penderita kusta lainnya, Irham mengatakan pihaknya juga ingin menyampaikan terkait bantuan usai meninggal dunia yang biasanya diberikan selama tiga bulan.

"Kalau kami meninggal dunia 3 bulan itu masih berjalan (jatah bantuan). Tujuannya kalau kami sakit dan dirawat di rumah sakit itu untuk biaya berobat atau kalau ada utang piutang. Tapi ini mau disetop. Begitu meninggal langsung disetop jatahnya. Jadi kami hadir di sini karena itu," bebernya.

Saat mendatangi kantor gubernur, perwakilan penderita kusta diterima dan beraudiensi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumut, Basarin Yunus Tanjung, Kepala UPT Panti Eks Kusta Sicanang, Lamhot Pasaribu, dan jajaran Dinas Sosial.

(cr14/tribun-medan.com) 
 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved