PLN Lakukan Pendampingan Konversi Kompor Listrik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT PLN Persero terus melakukan pendampingan kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba peralihan elpiji 3 kg ke kompor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus memberikan bimbingan sekaligus mengevaluasi program yang kini sedang dilaksanakan kepada 1.000 KPM di Solo dan 1.000 KPM di Denpasar.

“Arahan pemerintah sangat jelas dan PLN menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut. Kami terus memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, sampai benar-benar dapat mengoperasikan penggunaannya secara mandiri dan beralih sepenuhnya ke kompor listrik,” lanjutnya.

Damar menuturkan, masyarakat penerima program peralihan kompor listrik adalah keluarga yang merupakan pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA.  Dia menegaskan bahwa peralihan ini tidak akan merubah daya listrik pelanggan.

Kemudian, jalur kabel yang juga diberikan oleh PLN, terpisah dari intalasi listrik yang sudah ada dan tarif yang dikenakan juga tidak mengalami perubahan.

Baca juga: BIASA Dihujat, Mulan Jameela Mendadak Dipuji Netizen Gegara Kompor Listrik: Saya Diprotes di Kampung

“Meski pun disediakan jalur kabel khusus memasak oleh PLN, daya listrik KPM tidak mengalami perubahan. Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA. Kami juga memastikan, tidak ada pengalihan daya 450 VA ke 900 VA sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat," ujar Darmawan.

Hingga saat ini, secara keseluruhan program ini menunjukkan progres yang positif. Konsumsi kWh dari penggunaan kompor listrik semakin besar dan KPM mulai merasakan biaya memasak menggunakan kompor listrik lebih murah dari pada elpiji 3 kg.

Dikatakannya, PLN akan terus melakukan pendataan dan evaluasi program yang dijalankan di dua kota tersebut, agar pemerintah melakukan perbaikan dan pertimbangan.

“PLN akan melaporkan data pemantauan dan evaluasi program uji coba kompor listrik di dua kota tersebut secara periodik untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan selanjutnya,” ungkapnya.