News Video

Rapat Kerja Dengan Dinas PRKP, Komisi III DPRD Minta Pohon Lapuk di Siantar Ditebang

Komisi III DPRD Pematangsiantar menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) di Kantor DPRD

Penulis: Alija Magribi | Editor: Fariz

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Komisi III DPRD Pematangsiantar menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) di Kantor DPRD, Selasa (27/9/2022) siang. Dalam rapat ini, dewan dan dinas membahas penggunaan anggaran dalam rancangan P-APBD Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Siantar Denny T Siahaan meminta Dinas PRKP lebih aktif memitigasi pohon-pohon tua dan lapuk yang berdiri di sepanjang jalan di Siantar. Sebab, curah hujan yang tinggi belakangan ini membahayakan pengguna jalan dan warga yang melintas.

“Kalai ada ranting pohon yang sudah terlihat rapuh, langsung potong aja. Bahkan ada pohon di dekat rumah Bu Wali Kota itu pun akarnya sudah mengganggu bahu jalan,” kata politikus PDI-Perjuangan ini.

Disampaikan Denny, bahka tak cukup hanya cabang yang ditebang. Namun seluruh pohon bila memang pohon tersebut sudah lapuk dan berbahaya. Dinas PRKP bisa mengganti/menanam kembali dengan tanaman yang baru.

“Silakan dilapor dulu ke Pemprov, boleh. Kalau bisa bukan hanya cabang yang ditebang tetapi juga pohon-pohonnya,” kata Denny.

Sementara itu, Plt Dinas PRKP Pematangsiantar Ali Akbar menyampaikan pihaknya akan mencatat semua masukkan Komisi III DPRD. Ia sesegera mungkin berkomunikasi dengan Pemprov Sumut, lantaran beberapa ruas jalan yang ditanami pohon tersebut berstatus di bawah naungan (aset) Pemerintah Provinsi.

Selain menyanggupi permintaan dewan, Ali Akbar juga meminta penambahan anggaran untuk biaya listrik pada Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pematangsiantar sebesar Rp 3 miliar untuk tahun 2022 ini.

“Terkait anggaran di Dinas PRKP, untuk LPJU kurang Rp 3 miliar. Ini karena adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh PT PLN. Anggaran tahun 2022 ini, tidak cukup, Pak,” lapor Ali kepada para anggota dewan yang hadir.

Dijelaskan Ali, secara keseluruhan biaya listrik untuk LPJU pada tahun 2021 lalu mencapai Rp 11 miliar. Namun pada tahun ini menjadi Rp 14 miliar. Ia pun meminta penambahan anggaran untuk tagihan listrik dengan persetujuan DPRD.

“Ternyata sekarang nambah biayanya, Pak,” kata Ali, yang mana dewan pun meminta permohonan penambahan anggaran tersebut diserahkan secara tertulis dan lebih mendetail.

(Alj/www.tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved