Pakpak Bharat

Bupati Pakpak Bharat Franc Tumanggor Hadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI

Ahmad Doli Kurnia Tandjung sendiri berjanji akan berupaya mengakomodir pertemuan hari ini dengan Pemerintah Pusat.

Editor: Abdi Tumanggor
Diskominfo Pakpak Bharat
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (27/9/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (27/9/2022).

Bupati Franc hadir bersama seluruh Bupati/Walikota se Sumatera Utara untuk membahas evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK Tahun 2021 lalu serta progres pendataan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

Di hadapan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Franc Tumanggor memaparkan langsung kondisi Kepegawaian dan SDM di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat serta berbagai kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat pada masa datang.

"Terus terang bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) ini menjadi salah satu masalah utama kami saat ini pak, dari segala sisi sebenarnya baik dalam mutu dan juga kualitas, keterbatasan SDM ini mau tidak mau juga mempengaruhi kemampuan kami dalam membangun daerah," ujar Bupati Franc Tumanggor di hadapan Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI.

Bupati Franc dan Komisi II DPR RI
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (27/9/2022).

Ahmad Doli Kurnia Tandjung sendiri berjanji akan berupaya mengakomodir pertemuan hari ini dengan Pemerintah Pusat.

Komisi II DPR RI akan terus mendorong pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap penyelesaian masalah sebelum menghapus tenaga honorer pada Tahun 2023 mendatang.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, saat ini DPR RI tengah berupaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) lintas Komisi untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini. Komisi tersebut mulai dari Komisi II, IV, VIII, IX hingga X.

"Kita mendorong adanya roadmap yang harus disusun oleh pemerintah dalam rangka menyeselaikan semua masalah yang terkait dengan tenaga honorer. Karena masalah ini kan cukup klasik dan cukup lama. Kita berharap Pansus ini bisa mengawal; pertama soal permasalahan tenaga honorer yang selama ini sudah ada. Kedua, kira-kira ke depan konsepnya seperti apa? Supaya tidak terulangi masalah-masalah yang kemarin,"ujar dia.

Ahmad Doli juga menjelaskan bahwa kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Utara kali ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan aspirasi mengenai permasalah tenaga honorer sekaligus memberikan informasi kepada Kepala Daerah.

"Ini kan yang kita undang Kepala-Kepala Daerah, Kabupaten dan Kota, kemudian Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tadi semua permasalahannya sama, menyampaikan bahwa mereka kesulitan mengatasi masalah tenaga honorer ini. Karena tenaganya dibutuhkan, sementara mereka juga membutuhkan status,"pungkas Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

(*/Tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved