Anggota DPRD Medan Dipecat

Anggota DPRD Medan VCS Pamer Dada Dipecat, Gerindra: Surat PAW Sudah Diberikan

Anggota DPRD Medan VCS pamer dada sekarang nasibnya dipecat dari partai. Pihak DPC Partai Gerindra Kota Medan pun turut mengamini

Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Array A Argus
Tangkapan layar video
VCS wanita dengan pasangan prianya viral di media sosial. 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Suci Suciati, Anggota DPRD Medan yang sempat Video Call Sex (VCS) pamer dada dipecat dari jabatannya oleh Partai Gerindra.

Menurut laporan, Suci Suciati, Anggota DPRD Medan yang sempat VCS pamer dada itu tidak hanya dipecat, tapi juga akan di PAW (pergantian antar waktu). 

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mengatakan, pemecatan Suci Suciati sudah sesuai mekanisme partai. 

"Kalau pemecatan dari Partai Gerindra benar, itu dipecat karena dari tahapan kasus kemarin yang telah melanggar kode etik," kata Ihwan Ritonga, Kamis (29/9/2022).

Dikatakan Ihwan, surat PAW terhadap Suci Suciati juga sudah dimasukkan ke DPRD Medan. 

"Surat PAW sudah kita berikan ke Ketua DPRD Medan tapi belum bisa di proses," katanya. 

Setelah dipecat dan bakal di PAW-kan, Suci Suciati melawan.

Ia menggugat keputusan partai. 

"Yang bersangkutan mengajukan gugatan, sementara PAW bisa dilaksanakan setelah inkrah putusan," jelasnya.

Jalani persidangan 

Suci Suciati pernah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan.

Adapun sidang tersebut terdaftar dengannomor register perkara 41/Pid.Sus/2021/PN Mdn dengan terdakwa atas nama Porsea Paulus Bartolomeus Hutapea alias  Muhammad Rajaf dan korban bernama Suci Suciati.

Berdasarkan penelusuran dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan menyebutkan, bahwa terdakwa Porsea Paulus telah divonis selama 4 tahun penjara.

Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik dan divonis pidana 4 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

"Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 27 ayat (1)jo pasal 45 ayat (1) dari Undang - Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 KUHP," kata Hakim yang diketuai Martua Sagala sebagaimana dikutip di website SIPP PN Medan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved