Breaking News:

Berita Seleb

PERETASAN Medsos Narasi Newsroom Milik Najwa Shihab, Anggota DPR: Bentuk Ancaman Demokrasi

Peretasan Narasi Newsroom milik Najwa Shihab menjadi sorotan publik, hingga anggota DPR RI buka suara hingga menyebut adanya ancaman demokrasi.

Editor: Tria Rizki

TRIBUN-MEDAN.com – Beberapa waktu lalu, Najwa Shihab menceritakan kronologi peretasan yang terjadi pada Narasi Newsroom miliknya.

Hal ini membuat media sosial dan aplikasi pesan awak redaksi Narasi Newsroom sempat diambil alih sang peretas.

Dilansir dari Tribunnews.com, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun buka suara.

Meutya Hafid mengatakan peretasan terhadap kerja jurnalistik yang dialami oleh awak redaksi Narasi merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi ancaman bagi demokrasi.

Sontak saja, Meutya Hafid meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus peretasan tersebut.

"Kabar terakhir saya dengar ada 37 awak redaksi yang diretas, dari jumlahnya ini sangat besar sekali dan terlihat sangat masif," kata Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Menurutnya, tindakan peretasan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengganggu kerja jurnalistik serta kebebasan pers.

"Saya meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polri untuk proaktif menyelidiki secara tuntas sekaligus menemukan pelaku peretasan ini," tegasnya.

Meutya Hafid menjelaskan dalam undang-undang (UU) Pers Pasal 18 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan.

"Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan atas kasus dugaan peretasan karena menghalangi kerja-kerja jurnalistik," tegasnya.

Tak hanya itu, Meutya Hafid mengatakan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas juga mengatur bahwa tindakan masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi dengan cara apapun adalah tindakan terlarang.

Oleh sebab itu, Meutya Hafid pun berharap semua pihak dapat dengan tegas menjaga pers nasional dari segala bentuk tindakan intimidasi di ruang digital.

"Peretasan data pribadi pers akan menjadi ancaman bagi para jurnalis yang merupakan bagian dari masyarakat dalam menegakkan pilar demokrasi," ujarnya.

(*/tribun-medan.com)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved