Breaking News:

Sumut Memilih

Perekrutan Panitia Pemilu 2024 Dimulai Akhir Oktober Mendatang, Simak Penjelasannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara sedang melaksanakan tahapan persiapan pemilu 2024, termasuk perekrutan panitia

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/HO
Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin usai beraudiensi dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Rumah Dinas, Jalan Sudirman Medan, Senin (6/9/2021). 

 TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara sedang melaksanakan tahapan persiapan pemilu 2024.

Tahapan-tahapan pemilu 2024 itu mulai dari verifikasi partai politik, hingga jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkelanjutan dan perekrutan panitia pemilu ad hoc.

Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin mengatakan, saat ini KPU Sumut mengembangkan sistem digital, termasuk Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL, Sistem Informasi Daerah Pemilih atau SIDAPIL.

Baca juga: KPU Sumut Minta Dukungan Gubernur Sumut soal Pemutakhiran Data Pemilih dan Desa Peduli Pemilu

"KPU Sumut juga membuat Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih), Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Silogdis (Sistem Informasi Logistik dan Distribusi), Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara)," ujar Herdensi, Jumat (30/9/2022).

Sementara itu, Komisioner KPU Sumut Yulhasni menambahkan, terdapat beberapa kendala yang kerap terjadi saat hari H pemilihan di mana pemilih tidak bisa menyalurkan hak suaranya.

Baca juga: Pemungutan Suara Ulang di Labuhanbatu Digelar Sabtu, KPU Sumut Ingatkan Soal Formulir C

"Problemnya adalah, selalu dalam konteks hari H orang tidak bisa menggunakan hak pilih. Sebenarnya sudah diakomodir, itulah pemilih yang memiliki e-KTP. Tapi masih rendah dalam proses perekaman e-KTP," ungkapnya.

Dikatakannya, pada Pilkada 2020 KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seolah-olah seperti Disdukcapil yang mengajak orang merekam e-KTP.

Baca juga: KPU Sumut Minta Dukungan Gubernur Sumut soal Pemutakhiran Data Pemilih dan Desa Peduli Pemilu

"Kami turun ke bawah. Karena kami menghindari konflik di TPS. Jadi proses perekaman e-KTP ini yang jadi catatan kami sebenarnya, itu menjadi ranah Disdukcapil seharusnya," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Yulhasni, idealnya Partai Politik bisa mengecek konstituennya sudah terdaftar di DPT atau belum.

"Karena nanti kalau dia tidak terdaftar, meskipun ingin menggunakan hak pilihnya, untuk mendukung partai tertentu tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya. Karena tidak memiliki e-KTP, inilah problem kita saat ini," tambahnya.(cr14/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved