News Video

KPU Binjai Gelar Sosialisasi dan Pemetaan Kerawanan Konflik pada Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai menggelar sosialisasi kepada insan media cetak dan elektronik.

Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Fariz

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai menggelar sosialisasi kepada insan media cetak dan elektronik.

Kegiatan ini berlangsung di Kafe Kolam Garden, Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (30/9/2022).

Tampak hadir juga dalam kegiatan ini,
Kajari Binjai, M Husein Admaja dan Kasat Intelkam Polres Binjai, AKP Ruswandi sebagai narasumber dalam sosialisasi ini.

Komisioner KPU Binjai, Robby Effendi yang membuka sosialisasi mengatakan, jika pemilu adalah sarana konflik yang legal. KPU sebagai manejer konflik, jangan menjadi penyebab konflik.

"Kami diajarkan oleh pimpinan untuk melakukan tahapan sesuai regulasi. Dan tahapan pemilu digelar mulai tahun 2023 mendatang. Sementara pelaksanaan pemilu dimulai pada 14 Februari 2024," ujar Robby.

Lanjut Robby, hasil riset masih banyak yang belum tahu kalau pelaksanaan pemilu digelar pada 2024 mendatang.

"Alasannya karena rentang waktu masih jauh. Makanya dari itu, kami sosialisasikan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas bahwa ada Pemilu pada 14 Februari 2024," ujar Robby.

"KPU tidak sendiri dalam melaksanakan kegiatan ini. Dari sisi pendanaan disupport pemerintah, pengamanan disupport TNI-Polri dan dari sisi hukum disupport kejaksaan," sambungnya.

Sedangkan itu, Kasat Intelkam, AKP Ruswandi menjelaskan bahwa Polres Binjai telah melakukan pemetaan dalam menghadapi pemilu serentak pada 2024 mendatang.

Mulai dari situasi keamanan hingga ancaman konflik yang sudah menjadi atensi khusus dari pimpinan Polri.

"Dalam menghadapi pemilu serentak, kami sudah melakukan pemetaan kerawanan dan potensi konfkik serta deteksi dini sebagai upaya untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban," ucap Ruswandi.

Adapun secara umum potensi yang bakal dihadapi Polri, Ruswandi menambahkan, seperti daftar pemilih tetap yang tidak akurat, penyelenggara tidak profesional, hingga tak netral dan aparat pemerintah maupun keamanan yang berpotensi mendukung salah satu pasangan calon.

"Penyelenggara yang tidak profesional sudah ada contohnya yang terjadi di Nias Selatan. Kemudian ambisius para caleg untuk memenangkan pemilu dengan menggunakan money politik. Lalu tidak tegas Bawaslu yang tebang pilih dan peraturan perundang-undangan yang multi tafsir," ujar Ruswandi.

Tak ketinggalan karakter calon legislatif maupun kepala daerah yang tidak siap kalah.

Sementara itu Kajari Binjai, M Husein Admaja menjelaskan, bagaimana suatu negara mencari pemimpin mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah. Jika pemilu serentak ini berhasil, ini adalah sebuah pengalaman dan menjadi catatan baru dalam sejarah Indonesia.

"Kalau berhasil menjadi contoh dan warisan yang bagus. Jika gagal, menjadi catatan dan noda dalam kehidupan berbangsa serta benergara," ujar Husein.

"Saya berharap pemilu 2024 dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas yang baik serta tidak mengorbankan rakyat demi kepentingan pemilihan," sambungnya.

(cr23/www.tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved